Rumoh Geudong: Memori Kolektif Aceh dan Janji Para Presiden – Bagian II

Kesalahan Mega hanya satu.

Bukan karena ia memutuskan status darurat militer untuk Aceh, akan tetapi, kenapa ia berjanji.

Ketika Pilpres 2019 berlangsung, rakyat kembali bergeming, Prabowo menang lagi di Aceh.

Gambaran kekerasan, pelanggaran HAM, dan berbagai nestapa  operasi militer di Aceh, mengalahkan seseorang yang salahnya hanya karena berasosiasi dengan partai yang dipimpin oleh sosok yang tak menjaga ucapan dan janjinya kepada rakyat Aceh.

Adakah presiden lain yang pernah berjani kepada masyarakat Aceh, dan kemudian mengingkarinya?

Suharto sangat mahal mengeluarkan kalimat janji.

Apapun yang ia ucapkan yang berhubungan dengan janji pembangunan selalu bersifat generik.

Apalagi untuk Aceh, ia tak pernah berjanji, sekalipun banyak yang ia kerjakan memberi tempat tersendiri bagi masyarakat Aceh.

Baca juga: VIDEO - Negara Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, Peristiwa Rumoh Geudong hingga Simpang KKA Aceh

Gus Dur dan Janji yang Ditepati

Bagaimana dengan Gus Dur? Apakah ia pernah berjanji?

Ya , ia pernah berjanji memberikan syariat Islam untuk Aceh via pertemuannya dengan para ulama  Aceh, dalam beberapa kesempatan.

Apa yang ia ucapkan segera ia tunaikan.

Tak peduli dengan  berbagai ketakutan yang diteriakkan oleh berbagai fihak, Gus Dur memenuhi janjinya dengan  UU No 44 tentang keistimewaan Provinsi Aceh, terutama mengenai pelaksanaan syariat Islam.

Ia tahu GAM tidak minta syariat islam, tetapi ia merespons permintaan para ulama.

Tak ada yang paling kontroversial tentang Gus Dur ketika ia merespons pertanyaan kemungkinan referendum untuk Aceh, seperti apa yang terjadi di Timor Timur ketika  Habibie berkuasa.

Tak jelas apakah ia berguyon atau bukan, jawabannya sempat menggemparkan Aceh dan Indonesia.

Kalau Timtim bisa kenapa Aceh tidak?, tukasnya.

Statemen Gus Dur itu kemudian membuat Aceh haru biru yang ditandai dengan parade panjang dan dan rapat umum besar yang digerakkan oleh berbgai elemen.

Ada pemuda, mahasiwa, dan santri seluruh dari seluruh Aceh yang dikenal dengan SIRA yang memperjuangkan referendum.

Alih-alih menerima ataupun marah, Gus Dur membangun komunikasi intens dengan para tokoh muda referendum Aceh dan para ulama, ia tak lari dari tanggung jawab.

Apa yang ia lakukan kemudian?

Dengan tenang dan pasti ia keluar dari sebuah protokoler ketat Republik yang telah berjalan selama 44 tahun dalam urusan dengan pemberontakan.

Ia melanggar norma baku tak tertulis.

Komunikasi pemerintah dengan pemberontak tidak boleh melalui pihak ketiga, apalagi orang asing.

Gus Dur tak peduli, ia mengundang Henry Dunant Center, lembaga nirlaba perdamaian yang berpusat di Jenewa untuk memecahkan kebuntuan komunikasi dan negosiasi antara pemerintah dan pemberontak Aceh Merdeka.

Itulah lembar sejarah pertama penanganan konflik dan pemberontakan Aceh yang kemudian memberikan jalan yang berlanjut.

Akhirnya negosiasi perdamaian Aceh ditangani oleh lembaga nirlaba CMI-Crisis Management Initiative yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari, ketika SBY-JK berkuasa.

Komunikasi Gus Dur dengan para tokoh Aceh, mulai dari ulama, mahasiwa, santri, dan berbagai elemen strategis lainnya kemudian mendemonstrasikan kesungguhan dan keikhlasan Gus Dur untuk menyelesaikan masalah Aceh dengan sebaik-baiknya.

Keceplosan Gus Dur tentang referendum tak pernh dianggap janji serius seorang presiden oleh rakyat Aceh.

Komunikasi dan kebijakannya mendapat tempat tersendiri bagi rakyat Aceh.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI