Rocky Gerung vs Moeldoko: Tentang “Tak Berhati” - Bagian I

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Publik nasional dalam dua minggu terakhir mengalami “gempa tektonik” politik.

Guncangan kuat terjadi ketika sejumlah kata yang dialamatkan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi, viral berterbangan ke seluruh pelosok negeri.

Gempa itu berlanjut menjadi serial “opera sabun” ketika sejumlah “Jokowian” melaporkan ulah Rocky kepada pihak berwajib.

Sebenarnya, perihal kontroversi bunga-bunga demokrasi itu telah tutup buku, ketika Presiden Jokowi merespons pertanyaan wartawan dengan jawaban “itu hal kecil.”

Mungkin, yang hendak dikatakan Jokowi saat itu, ia justeru merasa “heran” kalau Rocky Gerung tak menggunakan sejumlah kata “menghina” itu.

Jokowi mungkin maklum di tengah ancaman kepunahan keanekaragaman hayati “spesies” demokrasi di Indonesia, makhluk seperti Rocky Gerung itu mesti diselamatkan.

Baca juga: Kuasa Aceh: Apa Beda Gus Dur, SBY, Jokowi - Bagian I

Bukankah indeks demokrasi Indonesia diperingkat global selama Jokowi berkuasa tidak baik-baik saja.

Kalau saja cuap-cuap kritik Rocky yang begitu berarti, capaian demokrasi Indonesia turun, bagaiamana kalau Rocky dan sejumlah makhluk sejenisnya “dipunahkan”?

Tidak berlebihan untuk disebutkan, bahwa Rocky itu adalah “endengered spesies”-makhluk yang diambang kepunahan, yang perlu dicarikan kawasan suaka, agar tak musnah.

Harapannya, paling kurang setelah Jokowi tak lagi berkuasa, makhluk itu harus terus dan berlanjut.

Tidak hanya itu sang makhluk juga bisa berkembang biak dengan lebih cepat dan banyak, untuk kebaikan negeri ini di masa yang akan datang.

Apa yang disampaikan oleh Rocky, selama tahun-tahun terakhir ini, dan mencapai salah satu puncaknya pada minggu lalu, tidak lain dari sebuah eskpresi keniscayaan demokrasi.

Ada “ruang kosong” yang ditinggalkan dengan sengaja oleh berbagai institusi formal yang seharusnya bekerja dengan baik untuk mengisi ruang itu.

Baca juga: Kuasa Aceh: SBY dan Pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Khaidir - Bagian II

Partai politik adalah lembaga formal yang secara konstitusi memang bertugas untuk mengawal perjalanan bangsa dan pemerintahan dalam bingkai demokrasi yang dinamis.

Selanjutnya, keberadaan perguruan tinggi sedari dulu, semenjak kelahirannya sedikit kurang dari 1000 tahun yang lalu, memang berfungsi sebagai pencari dan penyuara kebenaran.

Dua lembaga ini paling kurang harus memastikan akal sehat, berlanjut untuk kebaikan bangsa.

Berbagai aktor dan lembaga boleh saja meninggalkan ruang demokrasi itu, akan tetapi membiarkannya menjadi sebuah ruang sepi tak berpenguni, apalagi oleh lembaga yang memang bertugas untuk itu adalah kesalahan yang tidak hanya perlu diprihatinkan, akan tetapi juga mesti dikecam dengan sungguh-sungguh.

Apa hubungan Rocky, partai politik,perguruan tinggi, dan ruang kosong demokrasi?

Apa bukti memang ruang demokrasi itu telah kosong melompong, dan ditinggalkan dengan sengaja oleh penghuni yang sesunguhnya?

Tidak perlu banyak mencari fakta yang terlalu rumit, apalagi menjadi ahli bergelar akademik tertinggi.

Baca juga: Kuasa Aceh: Bukan “Penghinaan” Untuk Aceh, BRR dan Kuntoro Mangkusubroto, Bagian - IV

Cukup menjadi orang awam biasa saja.

Pernahkah ada diskusi atau diskursus cerdas tentang berbagai kebijakan besar pemerintah, atau berbagai kejadian penting, paling kurang sesama pemangku kepentingan utama?

Ambil saja beberapa, seperti utang luar negeri, Undang-Undang Omnibus Law, IKN, hilirisasi sumber daya alam, perpanjangan masa kerja KPK, Undang-Undang Kesehatan, tenaga kerja manual asing-Cina, jebakan investasi-utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung?

Itu adalah sebagian perkara besar yang perjalanannya nyaris tak tersentuh dengan perbincangan serius, apalagi perdebatan sengit di kalangan lembaga perwakilan rakyat.

Kalau dahulu pada masa pemerintahan SBY ada pikiran-pikiran kritis lewat Forum Rektor yang kadang juga tak sepenuhnya direspons oleh pemerintah, kini norma itu telah musnah.

Pesan kilat yang dikirimkan kepada masyarakat akademik terjawab sudah dengan campur tangan berlebihan pemerintah dalam pemilihan pimpinan universitas.

Pernahkah partai politik, bahkan mereka yang berada dalam koalisi pemerintah yang berkuasa sekalipun, memberikan pencerahan kepada publik kenapa berbagai kebijakan itu layak dan perlu?

Pernahkah, berbagai usul dan kebijakan rezim pemerintah Jokowi mendapat respons yang hangat, kritis, baik kontra maupun pro di parlemen?

Baca juga: Perkataannya Kontroversi, Rocky Gerung Tuding PDIP jadi Dalang Demo 2 Hari di Rumahnya

Pernahkan cendekiawan dari berbagai perguruan tinggi memberikan pandangan dan posisi akademik mereka terhadap berbagai isu penting nasional yang sedang berkembang?

Itu semua nyaris tak terjadi, dan bahkan jikapun terjadi seperti yang dilakukan oleh PKS atau Partai Demokrat, kadang dianggap sebagai guyon yang tak bermakna.

Persepsi publik dengan berbagai cara, telah mampu dinarasikan oleh mereka yang berkuasa untuk melihat berbagai pandangan kritis terhdap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari parodi bodoh murahan.

Tak mau ketinggalan kereta, publik yang semula melihat Prabowo Subianto dan gerbongnya sebagai antitesis Jokowi yang kalah pada Pemilu 2018, justeru menjadi bagian dari rezim yang berkuasa.

Alih-alih menjadipenyeimbang dalam degup langkah perjalanan bangsa, berbagai justifikasi dicari untuk menjadi bagian dari penumpang kereta rezim yang akan berakhir pada 2024.

Ruang demokrasi nasional nyaris tenggelam, karena memang hampir tak ada tawaran “narasi alternatif” tentang dimana, bagaimana, dan kemana bangsa akan bergerak.

Baca juga: Rocky Gerung Tak Gentar Dipolisikan: Saya akan Terus jadi Pengkritik Siapa pun Presidennya

Jikapun ada satu dua media, atau beberapa tokoh yang meleset dari “narasi tunggal” yang sedang diperagakan, arus yang melawan itu sama sekali tak sanggup menandingi arus besar yang dilepas oleh pusat kekuasaan.

Tak yakin dengan berbagai upaya propaganda kesempurnaan narasi tunggal, ada supplemen penguat yang dilancarkan melalui operasi “pasukan cyber.”

Intinya, berbagai kebijakan kekuasaan tidak hanya dihidangkan kepada publik sebagai obat mujarab, akan tetapi pelakunya utamanya juga dipotret sebagai sosok “messiah”.

Hanya dan hanya orang seorang itulah yang akan menjadi juru selamat bangsa di tengah ketidakpastian global, dan keniscayaan perang dingin babak kedua, kali ini antara AS vs Cina.

Banyak pihak merasa lega, ketika Jokowi merespons enteng terhadap kata dan kalimat Rocky.

Paling kurang, kekuatiran tentang arah demokrasi yang di permukaan kelihatannya sedang menuju jurang, sepertinya terbantahkan dengan tiga kata kalimat pendek “itu hal kecil”.

Jokowi mungkin juga ingat, bahwa pendahulunya SBY pernah ditabalkan namanya pada seekor kerbau hidup yang di hela di depan istana.

Karenanya ia tak peduli, walaupun tak berapa lama kemudian, para punggawa istana mempunyai sikap yang bedanya persis seperti siang dan malam.

Baca juga: Rocky Gerung Minta Maaf Bikin Gaduh: Bahasa Saya Tajam, tapi Tak Diarahkan ke Pribadi Jokowi

Adalah Moeldoko, yang kemudian diperkuat oleh Ali Muchtar Ngabalin yang menanggapi dan mengecam keras pernyataan Rocky Gerung.

Moeldoko yang bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden justeru menggunakana istilah “tak berhati” kepada Rocky.

Ibaratnya Rocky diposisikan sebagai makhluk “kurang ajar” yang menggunakan kata-kata tak pantas yang ditujukan untuk menghina presiden.

Ketika Moeldoko menggunakan frasa tak berhati, seolah dirinya adalah makhluk paripurna, berakhlak mulia, yang menjaga kata dan perbuatannya dengan kaedah moral dan budi pekerti yang mulia.

Ia lupa, jika memang benar Rocky “tak berhati” dengaan menggunakan kata dan kalimat, Moeldoko sendiri justeru melakukan perbuatan yang sangat “tak berhati”, yang sampai hari ini masih terus ditekuninya.

Ia melakukan kegiatan “tak berhati” itu bahkan dengan embel-embel pejabat negara.

Apa perbuatan “tak berhati” yang nyata dan diketahui oleh publik secara luas yang dilakukan oleh Moeldoko?
Perbuatan itu adalah, ia dengan vulgar menjadikan dirinya sebagai “begal politik”.

Ia ingin merampok Partai Demokrat dengan membuat kudeta melalui Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 2021.
Kudeta itu tak diakui pemerintah,lewat pernyataan Menkumham, Yasonna H. Laoly.
Aksi begal itu terus berlanjut.

Ada bukti serius “begalnya” Moeldoko dengan serial kegiatan lanjutan- dua gugatan ke PTUN, kasasi Mahkamah Agung.
Semua upaya itu gagal.

Namun, perangai “begal” Moeldoko tak berhenti.

Ia bekerja dan berharap, dan beberapa waktu yang lalu ia mengajukan empat novum baru ke Mahkamah Agung untuk mengabulkan upaya peninjauan kembali yang diajukannya.

Untung saja upaya itu kandas, Mahkamah Agung menolak mosi yang diajukan Moeldoko itu.

Begalnya Moeldoko sebenarnya tidak hanya diwujudkan dengan serial upaya serius dengan berbagai cara untuk mengambil alih Partai Demokrat.

Ia lupa terhadap orang yang paling berjasa yang membuatnya besar, presiden SBY yang mendapuknya menjadi Panglima TNI.

Dan SBY adalah, pendiri, dan pemilik Parti Demokrat, yang kebetulan saat ini anaknya menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat yang dipilih secara sah.

Moeldoko lupa SBY bisa saja mengangkat siapapun yang dia kehendaki untuk menjadi Panglima TNI pada masa itu, paling kurang selain Moeldoko, ada dua kepala staf angkatan lainnya.

Namun ia memilih Moeldoko.

Kini, orang yang dibesarkan SBY menjadi “begal” yang ingin merampok dan mengobok-ngobok partai yang didirikannya, “berhatikah Moeldoko?”

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI