Kuasa Aceh: SBY dan Pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Khaidir - Bagian II

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Ketka SBY mengangkat Mustafa Abubakar sebagai pejabat gubernur, Aceh juga tak kurang kondisi kritisnya.
Aceh menghadapi dua front sekaligus.

Status operasi militer yang diterapkan oleh rezim pemerintah Megawati, dan musibah tsunami skala global yang memakan korban manusia ratusan ribu orang, juga menghancurkan kehidupan dan penghidupan masyarakat Aceh.

Skala kompleksitas yang dihadapi SBY saat itu juga sangat tinggi.

Operasi militer yang tak jelas kapan berakhir, serta krisis kemanusiaan yang mendapat perhatian luar biasa dari dunia internasional.

Tak heran, permulaan perhatian global untuk Aceh dimulai dengan lego jangkar armada Samudra Pasifik milik AS, yakni kapal induk kelas Nimitz, USS Abraham Lincoln di lepas Pantai Aceh.

Tidak cukup dengan itu, segera saja satu dua helikopter Chinook dan awaknya mulai mendarat di beberapa tempat di Aceh.

Aceh yang saat itu gubernurnya Abdullah Puteh ditangkap KPK, dan dilanjutkan oleh Azwar Abubakar mendapat perhatian sangat khusus dari presiden SBY.

Baca juga: Kuasa Aceh: Apa Beda Gus Dur, SBY, Jokowi - Bagian I

Tak lama kemudian, ketika masa Azwar berakhir, SBY harus mencari orang yang tepat untuk memimpin transisi Aceh dari tsunami dan pemilihan gubernur baru untuk masa satu tahun.

Lagi-lagi logika yang digunakan SBY seharusnya sepenuhnya bersandar pada pertimbangan security-kemanan, dan disaster- bencana.

Ini artinya, posisi pejabat gubernur sangat ideal diberikan kepada seorang perwira tunggi yang mumpuni dan berintegritas.

Pejabat itu juga idealnya, disamping mengerti perang gerilya, juga harus mampu membangun Aceh dari puing-puing kehancuran.

Tidak hanya itu, sang pejabat yang ditunjuk juga juga harus punya wawasan dan kemampuan komunikasi yang handal dengan komunitas masyarakat internasional yang membantu Aceh pada masa itu.

Semua kualifikasi itu ada pada sejumlah perwira tinggi TNI, dan tak ada yang dapat membantah, jika saja SBY mengambil keputusan itu.

Alih-alih mencari perwira tinggi TNI untuk menjadi pemimpin transisi di Aceh, SBY justru menunjuk Mustafa Abubakar, Irjen Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru saja menjabat sekitar dua tahun lebih.