DPRA dan TAPA Sepakat Bahas RAPBA 2024 Senilai Rp 10,330 Triliun

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) satu suara untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2024 senilai Rp 10,330 triliun. 

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan TAPA pada Senin (11/9/2023) malam. 

Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA Tarmizi SP yang dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (12/9/2023) membenarkan hal tersebut.

"Tadi malam rapat banggar dan TAPA menyamakan persepsi terkait dengan aturan PP (Peraturan Pemerintah) tentang Pedoman Penganggaran dalam hal tahapan pembahasan," kata Tarmizi.

Baca juga: TAPA Serahkan Dokumen RAPBA 2024 ke DPRA

Tarmizi SP mengungkapkan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif saat ini baik-baik saja.

"Sejauh ini masih harmonis. Semua ketua fraksi dan pimpinan DPRA sepakat akan membahas RAPBA," ucapnya.

Ia menegaskan pembahasan RAPBA 2024 tetap dilakukan tanpa mengabaikan tahapan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Eksekutif dan legislatif sepakat akan ketuk palu tepat waktu, mengingat tahun politik perlu fokus menjaga stabilitas politik dan keamanan," ujarnya.

Dalam pembahasan itu, terang Tarmizi, kedua belah pihak saling menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap PP yang menjadi pendoman tim pemerintah dalam penyusunan anggaran. 

Baca juga: Proyek Jalan Jantho-Lamno Butuh Anggaran Rp 66 M Lagi Agar Bisa Dipakai, Diusul dalam RAPBA-P 2023

"Intinya, yang penting eksekutif dan legislatif harus menghasilkan produk pembahasan dengan adanya kesepakatan bersama, yang dibahas bersama melalui musyawarah dan mufakat," ucapnya.

"Justru DPRA menginginkan pembahasan anggaran bukan hanya tepat waktu, tapi sebelum waktunya," tegas politisi muda Partai Aceh ini.

Percepat Perubahan 

Dalam kesempatan itu, Tarmizi SP juga menyampaikan selain mengebut pembahasan RAPBA 2024, pemerintah juga harus mempercepat pembahasan anggaran perubahan 2023.

Baca juga: Mengapa Tunangan Imam Masykur Jadi Saksi Penting Dalam Kasus Ini? Sosok Ini Ungkap Alasannya

"Anggaran perubahan tidak boleh lama, harus segera dibahas karena waktunya singkat dan banyak kebutuhan rakyat di anggaran perubahan seperti bayar uang untuk JKA dan honor guru seluruh Aceh," ujarnya.

Tarmizi menyebutkan, hingga saat ini Pemerintah Aceh masih memiliki beban utang JKA sebesar Rp 700 miliar lebih.

Di samping itu, pemerintah juga harus bayar gaji guru senilai Rp 100 miliar lebih dan anggaran Pemilu Rp 60 miliar lebih.(*)

Baca juga: Curhatan Mega Suryani Dewi Sebelum Tewas Digorok Suami di Depan 2 Anaknya, Sering Jadi Korban KDRT