Pemprov Harus Proaktif Selenggarakan PON

Pemerintah Provinsi Aceh diminta proaktif dalam hal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024, dimana Aceh-Sumut menjadi tuan rumah. Sebab, selama ini belum terlihat adanya aktivitas yang serius dari Pemprov, semisal membangun berbagai venue atau sarana tempat pertandingan lainnya untuk mendukung PON.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan banyak pihak, apalagi mengingat jadwal pelaksanaan PON XXI 2024 kurang dari setahun lagi. Sehingga jika aktivitas pembangunan venue tidak terus dikejar, maka sangat dikhawatirkan arena atau lokasi tempat pelaksanaan PON tidak tersedia secara sempurna, padahal waktu untuk pengerjaannya sudah dihitung jauh-jauh hari sebelumnya.

Kekhawatiran kita ini bukannya tanpa dasar, malah jika kita mengingat bahwa tahun depan termasuk tahun politik penyelenggaraan Pemilu, maka kekhawatiran tersebut semakin tinggi. Alasannya, konsentrasi pemerintah nantinya menjadi terbelah, dituntut fokus kepada Pemilu tetapi pada waktu yang bersamaan juga harus memikirkan PON.

Berangkat dari itu, sangat beralasan jika anggota DPR Aceh Ihsanuddin MZ menyorot keras tentang “ademnya” aktivitas pembangunan PON XXI ini. Ihsanuddin juga mewanti-mewanti agar dana Otsus tidak digunakan untuk penyelenggaran PON, sebab dana untuk PON sudah tersedia dari APBN.

Sebelumnya diberitakan, Provinsi Aceh-Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024 (PON) XXI  pada September 2024 mendatang. Namun, hingga saat ini dinilai belum ada geliat apapun dari pemerintah dalam rangka progres menuju perhelatan olahraga bergengsi nasional tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PPP di DPRA, Ihsanuddin MZ dalam sidang paripurna di DPRA, Rabu (13/9/2023). “Kami sebagai anggota DPR Aceh, merasakan belum ada geliat apapun di lapangan terutama dalam hal proses konstruksi venue-venue yang ada atau apapun proses pembangunan menuju pelaksanaan PON tahun 2024," kata Ihsanuddin MZ.

Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Aceh itu lantas membandingkan pelaksanaan PON Papua tiga tahun lalu. Menurutnya, saat PON XX di Papua, proses persiapan dikerjakan cukup panjang. Bahkan, katanya, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran yang cukup besar mencapai Rp 10,43 triliun kala itu. “Kucuran dana dari pemerintah pusat untuk PON Papua Rp 10,43 T dan proses pembangunannya berlangsung cukup panjang. Bertahun-tahun proses persiapan untuk itu agar event nasional itu maksimal," kata Ihsan.

Karenanya, ia mempertanyakan sikap Pemerintah Aceh terkait persiapan pelaksanaan PON Aceh tahun depan. Melihat progres yang hingga kini belum ada tanda apapun, Ihsan justru merasa sedih karena proses untuk mendapatkan tuan rumah PON beberapa waktu lalu adalah proses panjang.

"Alangkah sedihnya kita Aceh, proses untuk mendapatkan tuan rumah PON ini adalah proses panjang dan berdarah-darah, mengeluarkan aggaran yang luar biasa pada saat itu, untuk melobi KONI Pusat, KONI Provinsi.

Tapi sampai saat ini kita belum melihat dengan kasat mata yang mengarah pada pelaksanaan PON yang tinggal hanya hitungan bulan lagi," ujarnya.

Ihsanuddin MZ juga mengingatkan yang paling penting bagaimana melobi pemerintah pusat karena PON skema anggarannya melalui APBN. Ia kemudian mengingatkan Pemerintah Aceh tidak menggunakan dana otsus untuk pelaksanaan PON Aceh-Sumut.  “Dan kami mengingatkan untuk tidak bermain-main dengan dana otsus yang ada di Aceh, itu tidak boleh untuk pelaksaanan PON, ini penting kami ingatkan," katanya.

Dijelaskan, merujuk pada UUPA Pasal 183, dana otsus itu digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan.

"Masih sangat banyak rumah duafa yang harus kita bangun, masjid dan sebagainya di Aceh. Ini harus menjadi catatan kita, sehingga tidak terlena anggaran ini harus kita alokasikan untuk PON, karena PON adalah anggarannya dari APBN," pungkasnya.

Untuk itu, sekali lagi, kita meminta kepada Pemprov Aceh agar benar-benar prokatif atau lebih serius memikirkan pelaksanaan PON XXI 2024 ini. Perlu diketahui, tidak ada pihak yang menginginkan PON ini gagal, namun jika itu yang terjadi tentu saja sangat mengecewakan masyarakat Aceh. Nah?

POJOK

Susah mendapatkan sinyal, warga Gampong Pulot mengeluh ke anggota dewan

Oo, kirain mau melapor ke Telkomsel

Partai Adil Sejahtera haramkan caleg terima uang sabu, kata Ketum Tgk Bulqaini

Nyan ingat, bek sampo meulanggeh beh

Cina akan bangun pabrik alat berat tambang di Indonesia

Siapa bisa bantah kalau Cina tak berbisnis di negeri ini