Gas Elpiji 3 Kg yang Tak Tepat Sasaran

Barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah memang kerap menimbulkan kelangkaan. Ya, namanya juga barang subsidi, pasti banyak yang mengincar. Harganya yang lebih murah dari yang non-subsidi membuat sang user melakukan berbagai upaya untuk mendapatkannya, termasuk dengan cara-cara yang ilegal. Apakah itu pupuk, BBM, gas elpiji 3 Kg, atau apa pun lainnya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Di Aceh, gas elpiji 3 Kg kerap dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Di waktu lain, bukan soal harga yang tinggi yang jadi masalah, tapi stok yang tak tersedia. Kondisi tersebut tentu juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah yang memiliki berbagai instrumen untuk pengendalian dan pengaturan, mestinya bisa bekerja lebih ekstra. Pemerintah bisa membuat regulasi dan mengeksekusinya agar gas elpiji 3 Kg bisa tepat sasaran dengan harga yang sudah ditetapkan. Namun, faktanya, jauh panggang dari api.  Itu sudah terjadi bertahun-tahun.

Ketika gas langka atau mahal,  pemerintah biasanya mencari kambing hitam: menyebut kelangkaan terjadi akibat distribusi tak tepat sasaran. Konon, orang kaya katanya kini banyak memborong gas subsidi yang sejatinya jatah orang miskin. Terlepas benar atau tidak, pemerintah  tentu punya segala sumber daya dan instrumen untuk meluruskan jika adanya penyimpangan itu.

Segala daya pemerintah untuk meluruskan berbagai penyimpangan dalam penyaluran barang-barang bersubsidi, pasti didukung penuh masyarakat, termasuk media. Yang terpenting adanya transparani kebijakan dan implementasinya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyebut adanya penyimpangan distribusi elpiji 3 kg yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Pemerintah pun berencana memperpendek rantai pasok elpiji agar kontrol terhadap penyaluran gas bersubsidi itu dapat lebih ketat.

"Ada 1,5 juta ton barang yang keluar dari jalur (level) distribusi sampai ke pengecer. Ini dari survei, kita mau rapihin," kata Arifin, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Dia mengatakan, pemerintah ingin agar barang bersubsidi itu tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat miskin meski saat ini penjualan masih dilakukan secara bebas. Dicontohkan, penyaluran pupuk bersubsidi yang menurutnya lebih tertib sehingga dapat lebih mudah dikontrol hingga sampai ke tangan penerima.

Arifin mengatakan, penerima pupuk bersubsidi rata-rata mencapai 16 juta penerima setiap tahunnya dengan 27 ribu penyalur. Sementara, konsumen elpiji 3 kg saat ini mencapai 60 juta orang dengan 245 ribu penyalur.

Seharusnya, kata Menteri ESDM, barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan bebas. Namun nyatanya saat ini, terdapat pengecer hingga kios yang ikut menjual elpiji 3 kg ke masyarakat. Alhasil, konsumen gas bersubsidi itu terus meningkat semetara pembeli gas non bersubsidi justru menyusut.

"Tahun 2019 dulu yang membeli elpiji 12 kg (nonsubsidi) volumenya 900 ribu ton. Sekarang turun jadi 600 ribu ton. Mestinya kan naik," ujarnya. Oleh karena itu, kata Arifin, hal itu juga  tidak lepas dari penyimpangan distribusi elpiji 3 kg yang terjadi selama ini.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) bekerja sama dalam mengungkap dugaan kebocoran distribusi elpiji 3 kg. Erick mengaku sudah menghubungi direksi dan komisaris Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut. Erick bahkan mengaku siap memberantasnya. Mudah-mudahan saja!

POJOK

Persiraja persembahkan gol untuk Palestina

Masya Allah

Cina geram kepada PBB yang diam

Negeri komunis aja geram

JK harap kualitas Wapres sama dengan presidennya

Semoga saja pak