Pemerintah jangan Diam, Persoalan Rohingya Serius

PEMERINTAH kita sarankan agar mengambil langkah dan peran yang lebih maksimal dalam menangani persoalan et-nis Rohingya ini, terutama Pemerintah Pusat. Masalahnya, jika Pemerintah tidak serius maka tidak mustahil masyarakat akan mengambil tindakannya sendiri.

Tanda-tanda masyarakat akan mengambil langkah sendiri se-makin terlihat nyata, misalnya mereka melakukan aksi demon-trasi di berbagai daerah di Aceh. Aksi ini kita khawatirkan akan semakin meluas, terutama jika tidak ada langkah nyata yang di-lakukan Pemerintah dalam hal menangani etnis Rohingya ini.

Masyarakat sudah mulai mencium adanya gelagat yang tidak beres dari kegiatan terdamparnya etnis Rohingya di Aceh. Sepertinya pilihan terhadap Aceh sebagai lokasi pen-daratan bagi pengungsi Rohingya ada yang mengaturnya ali-as tidak berdiri sendiri.

Makanya wajar jika kemudian masyarakat marah, sebab mereka sebelumnya bersedia dengan ikhlas membantu etnis Rohingya tersebut. Tetapi kemudian disinyalir keras ada pi-hak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan secara priba-di atau kelompok dari aksi pengungsian manusia perahu ini.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa yang mengatas-namakan mahasiswa pemuda peduli Aceh melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap etnis Rohingya yang men-darat di Aceh. Aksi itu dipusatkan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (29/11/2023).

Koordinator aksi, Azizi Hubas mengatakan, kedatangan et-nis Rohingya yang begitu masif sejak beberapa pekan tera-khir membuat resah masyarakat setempat. “Serta kedatang-an mereka mengganggu kestabilan keamanan,” kata Azizi.

Dia menuding, bahwa UNHCR saat ini terindikasi menjadi dalang pengaturan di balik masifnya pengungsi Rohingya itu masuk ke Aceh. Selain itu, kata dia, UNHCR juga terindikasi ingin menjadikan Aceh sebagai objek operasi dan proyek ter-tentu terkait gelombang imigran Rohingya ke Aceh.

Mereka memanfaatkan nilai-nilai kemanusian dan kepedu-lian masyarakat Aceh yang tinggi. Karena hal itu pula, pihak-nya menolak tegas kehadiran imigran Rohingya mendarat di Aceh. “Kita meminta agar Pemerintah Aceh mengusir para pengungsi Rohingya secepatnya dari Aceh,” pintanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pemerintah Aceh untuk fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan se-perti banjir yang terjadi saat ini.

Selain Rohingya, pihaknya juga meminta agar Pemerintah Aceh mengusir UNHCR dari Aceh, karena dinilai adanya indi-kasi menjadikan Aceh sebagai  proyek operasi. “Kita minta diusir. Karena menurut kita ada objek tertentu atas kehadir-an para imigran Rohingya itu di Aceh,” pungkasnya.

Untuk itu, kita kembali mengingatkan kepada Pemerintah, terutama Pemerintah Pusat agar benar-benar melihat perso-alan Rohingya ini lebih serius. Artinya, aksi nyata yang dila-kukan Pemerintah, tidak hanya sekadar mengeluarkan per-nyataan di mass media.

Sebaiknya, jika Pemerintah terkesan diam saja, maka ti-dak mustahil masyarakat akan menyelesaikan dengan cara-nya sendiri. Jika ini yang terjadi, maka kondisi itu tentu saja akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasio-nal. Nah?

POJOK

Kemenkes siagakan ruang VIP di rumah sakit untuk caleg stres
Kalau tak mempan, tinggal geser ke rumah sakit jiwa

Banda Aceh terima penghargaan Kota Sehat 2023 dari Kemenkes
Tapi penduduknya ada yang sakit mikirin biaya kampanye

Mulut muara Lhok Pawoh, Kecamatan Mang-geng, dangkal
Sebaliknya, mulut politisi saat ini dalam kayak ember