PPS Kutaraja Menuju Pelabuhan Perikanan Berkelanjutan

Dr Rizwan ST MT, Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala

ECO-Fishing Port (EFP) merupakan kerangka pengelolaan pelabuhan untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manfaat ekonomi. Sehingga ada keseimbangan antara aspek komersial, dan lingkungan dalam menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja merupakan salah satu pelabuhan perikanan kelas A di Indonesia di samping letak pelabuhan yang sangat strategis, juga kolam dermaganya juga cukup luas yaitu mencapai 80 hektare menjadikan pelabuhan ini sebagai pusat bisnis perikanan dan kelautan terbesar di Aceh (170-230 ton per hari).

Sejak perubahan nama menjadi Perikanan Kutaraja pada tahun 2018, pelabuhan tersebut mengalami perpindahan ke lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan lokasi daerah penangkapan ikan (DPI) yang diharapkan pembangunannya mengarah pada pengelolaan berbasis lingkungan.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja adalah infrastruktur penting yang merupakan simpul kegiatan perikanan tangkap dan juga prime mover pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Aceh.

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan telah meningkat secara signifikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan No.6 Tahun 201.

Sehingga, rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Kutaraja di Aceh menjadi Pelabuhan Perikanan Berkelanjutan (ECO Fishing Port) adalah sebuah inisiatif yang menjanjikan dan juga diharapkan oleh masyarakat dan juga sangat relevan dengan program baik pemerintah pusat maupun daerah.

PPS Kutaraja memiliki potensi besar untuk menjadi Pelabuhan Perikanan Berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, PPS Kutaraja dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri perikanan. Perubahan paradigma dan perilaku dalam industri perikanan serta investasi finansial dalam infrastruktur dan teknologi yang berkelanjutan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Potensi dan manfaat

Pelabuhan Perikanan Samudera yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim di golongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sangatlah tergantung pada dua komponen guna mendukung operasional. Yaitu fasilitas penyediaan solar subsidi dan nonsubsidi dan fasilitas cold storage dan es balok yang memadai.

Bahan bakar minyak (BBM) termasuk komponen penting bagi aktivitas dalam usaha produksi ikan. Sehingga jika terkendala kapal- kapal ikan tidak dapat beroperasi, dan ini berdampak pada ketersediaan ikan laut untuk masyarakat Aceh tidak dapat terpenuhi.

Hal ini tidak jauh beda dengan kebutuhan akan cold storage dan pabrik es batang, jika cold storage dan pabrik es batang di kompleks Industri Perikanan PPS Kutaraja tidak mencukupi, puluhan ton hasil tangkapan nelayan tiap hari harus dibuang ke laut dan dikuburkan karena busuk. Sehingga sangat disayangkan jika hal ini terjadi dalam jangka waktu lama.

Dibutuhkan dukungan semua pihak untuk bersama- sama mewujudkan PPS Kutaraja sebagai Eco-Fishing Port di Aceh guna meningkatkan perekonomian Aceh. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perikanan berkelanjutan melalui partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya perikanan sangatlah perlu dilakukan.

Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, PPS Kutaraja dapat menjadi contoh pelabuhan perikanan berkelanjutan yang berhasil memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pelabuhan Perikanan Berkelanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan perikanan.