Ulama Aceh dalam Dinamika Politik

Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTAT), merupakan partai baru yang didirikan oleh generasi muda Aceh yang ingin menyuarakan aspirasi mereka dalam politik. Partai ini memiliki dukungan dari ulama-ulama progresif dan intelektual, seperti Tgk  Muhammad Idris, Ahmad Fauzi, dan Muhammad Amin. Partai ini juga memiliki basis massa di kalangan mahasiswa, aktivis, seniman, dan pengusaha muda, yang menghendaki Aceh yang lebih maju dan toleran. Partai ini mengusung agenda pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan HAM sebagai program utamanya.

Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA) yang berdiri sejak 1999, merupakan kelanjutan dari gerakan SIRA yang menuntut referendum untuk menentukan nasib Aceh. Partai ini memiliki dukungan dari ulama  garis keras dan nasionalis, seperti Tgk  Muhammad Daud Husin, Muhammad Ismail, dan Abdullah Syafi'ie. Partai ini juga memiliki basis massa di kalangan mantan kombatan GAM, relawan SIRA, dan simpatisan kemerdekaan Aceh. Partai ini mengusung agenda referendum dan kemerdekaan Aceh sebagai program utamanya.

Partai Darul Aceh (PDA) yang berdiri sejak tahun 2012  merupakan hasil dari pemekaran  PA, memiliki dukungan dari ulama-ulama loyalis dan pragmatis, seperti Tgk Muhammad Nazar dan Ahmad Tajuddin. Partai ini juga memiliki basis massa di kalangan pejabat pemerintah, pengusaha, dan tokoh masyarakat, yang mengutamakan stabilitas dan kerja sama dengan pemerintah pusat. Partai ini mengusung agenda pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan sebagai program utamanya.

Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang berdiri sejak 2014,  merupakan hasil dari pemekaran PAS. Partai ini juga memiliki dukungan dari ulama-ulama reformis dan kritis, seperti Tgk Muhammad Thaib, Fauzan, dan Zulkifli Muhammad Ali. Dengan berbasis massa di kalangan akademisi, jurnalis, LSM, dan pegiat sosial, mereka sering menyoroti isu-isu keadilan dan demokrasi di Aceh. Partai ini mengusung agenda desentralisasi kekuasaan dan penguatan masyarakat sipil sebagai program utamanya.

Dapat disimpulkan bahwa ulama tidak monolitik dalam berpolitik. Ada yang mendukung parlok, juga ada yang mendukung parnas, serta tidak sedikit pula yang netral. Mereka memiliki perbedaan pendapat dalam isu-isu sensitif, seperti syariat Islam, hubungan pusat-daerah, dan HAM. Ulama juga harus berhadapan dengan isu agama yang terpolitisasi dan disinformasi di medsos.

Perbedaan pandangan para pencerah masyarakat tersebut, menjadikan parnas berpeluang meraih tambahan kursi signifikan DPRA. Dengan strategi kampanye, koalisi politik, figur calon, isu-isu publik, dan sikap ulama yang terpecah tersebut, menjadikan  parnas menguasai DPRA secara bertahap, dengan cara menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan di Aceh. Namun, pada Pemilu 2024, kader-kader parloklah yang dominan menguasai Parlemen Aceh.

Untuk bisa unggul ke depannya, parnas juga harus mampu menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan ulama dan masyarakat Aceh secara efektif dan harmonis.