Penjajahan Akademik Berbaju Saintifik  

Oleh: M. Shabri Abd. Majid*

Dulu, penjajahan datang dengan kapal, meriam, dan serdadu. Hari ini, ia datang lewat invoice, APC (Article Processing Charge), indeks Scopus, WoS, kuartil jurnal, sistem submission, dan email manis tentang “publikasi internasional bereputasi”.

Dulu yang dirampas adalah rempah, tanah, dan tenaga. Kini yang dikuras adalah kecemasan intelektual, keringat peneliti, dan kadang setengah tahun gaji dosen Indonesia.

Dunia akademik tampak seperti rumah suci pencarian kebenaran. Di depannya tertulis peer review, open access, impact factor, dan scientific excellence.

Tetapi di balik pintunya, ilmu pelan-pelan berubah menjadi pasar mahal yang menjual pengakuan. Yang ingin menyumbang pengetahuan justru sering dipaksa membayar paling berat.

Bayangkan dosen Indonesia: gaji pas-pasan, beban mengajar menumpuk, administrasi tak habis-habis, dana riset sulit setengah mati. Namun ia terus didorong meneliti, menulis, mengejar Scopus, memenuhi BKD, IKU, akreditasi, dan reputasi kampus.

Negara menyuruh dosen banyak meneliti, tetapi bensinnya sering tidak diberi. Ini seperti menyuruh mobil mendaki gunung sambil berteriak, “Kencang sedikit!” Padahal tangkinya kosong. 

Maka pertanyaannya sederhana: ini ekosistem ilmu, atau pasar tiket menuju pengakuan? Negara sungguh ingin riset tumbuh, atau hanya ingin angka publikasi naik?

Baca juga: Tragis! Mantan Polisi Divonis Penjara Seumur Hidup, Terbukti Bakar dan Bunuh Pacarnya

Sosial-Humaniora Diinjak

Ketika dana riset tersedia, pembagiannya sering berat sebelah. Hibah lebih banyak diarahkan kepada sains, teknologi, rekayasa, dan produk yang tampak kasat mata: alat, aplikasi, mesin, prototipe, paten, dan inovasi teknis.

Sementara sosial-humaniora kerap dianggap pinggiran, kurang produktif, dan tidak secepat teknologi dalam memamerkan output.

Padahal penyakit terbesar bangsa ini tidak selalu lahir dari kurangnya alat. Banyak luka bangsa berakar pada rapuhnya moral, buruknya tata kelola, lemahnya etika publik, korupsi yang mengakar, birokrasi yang amoral, hukum yang tajam ke bawah, dan masyarakat yang kehilangan arah nilai. Semua itu tidak bisa dibedah hanya dengan laboratorium teknik. Penyakit sosial membutuhkan ilmu sosial.

Sosial-humaniora sudah jatuh, ditimpa tangga, lalu disalahkan karena tidak mampu berdiri secepat bidang yang diberi eskalator. Dana hibahnya sulit. Ruang pengakuannya sempit.

 Jurnal Scopus bidang sosial-humaniora terbatas, dan menembusnya pun jauh lebih susah. Bidang ini diminta menjelaskan korupsi, kemiskinan, ketimpangan, konflik, birokrasi, pendidikan, moral publik, dan perilaku manusia; bahkan mengukur yang tak kasat mata: kepercayaan, nilai, etika, ketakutan, luka sosial, dan harapan.

Tetapi ia diberi anggaran sisa, dicurigai kurang produktif, lalu dipaksa bertarung di arena publikasi yang pintunya lebih sedikit dan biayanya lebih tinggi.

Lebih menyayat lagi, berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan akademik mengenai skema hibah Kementerian Saintek 2026, sekitar 55 persen dana disebut mengalir ke PTS, sementara sekitar 25 persen ke PTN.