PM Israel Netanyahu Berada di Bawah Tekanan usai Kabar Pengadilan Internasional Bakal Menangkapnya

Laporan tersebut mengatakan bahwa Kantor Perdana Menteri mengadakan diskusi darurat mengenai masalah ini.

Seorang juru bicara pemerintah tidak menanggapi pertanyaan mengenai laporan televisi tersebut atau rinciannya.

Baca juga: Diserang Pakai 300 Rudal dan Drone, AS Sebut Israel Salah Perhitungan Sudah Bunuh Jenderal Iran

Pengadilan Tangkap Netanyahu, Parlemen AS Ngamuk

Sementara di Amerika Serikat, anggota parlemen AS dari kedua partai dilaporkan mengancam akan melakukan pembalasan terhadap pengadilan PBB atas kemungkinan surat perintah penangkapan tersebut.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul, seorang anggota Partai Republik asal Texas berharap, adanya rancangan undang-undang yang akan memberikan sanksi kepada pejabat ICC.

“Kami berharap hal itu tidak terjadi,” kata McCaul sebagaimana dikutip Times of Israel dari Axios, Senin (29/4/2024).

Sementara, Ketua DPR AS Mike Johnson mengecam niat ICC yang dilaporkan mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi.

Menurutnya, penangkapan ini sebagai hal yang memalukan.

“Tindakan ICC yang melanggar hukum seperti itu akan secara langsung melemahkan kepentingan keamanan nasional AS,” kata Johnson, Senin lalu.

“Jika tidak ada tantangan dari pemerintahan Biden, ICC dapat menciptakan dan mengambil alih kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik Amerika, diplomat Amerika, dan personel militer Amerika, sehingga membahayakan otoritas kedaulatan negara kita,” sambungnya.

Hal yang sama, Anggota Partai Republik sekaligus seorang Demokrat yang sangat pro-Israel, Ritchie Torres juga mengkritik potensi surat perintah penangkapan tersebut.

Dia menyerukan konsekuensi yang kuat baik dari Kongres maupun Presiden sebagaimana laporan Axios.

Diketahui ICC adalah pengadilan pidana berbasis perjanjian yang berfokus pada tanggung jawab pidana individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Sementara, sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, AS dan negara-negara sekutunya khawatir jika ICC mengeluarkan izin, Israel dapat mundur dari perjanjian kesepakatan penyanderaan yang saat ini sedang dinegosiasikan sebagaimana laporan Bloomberg, Senin lalu.

Laporan tersebut mengatakan negara-negara G7 telah memulai kampanye diam-diam untuk menghalangi pengadilan mengeluarkan surat perintah tersebut, tanpa menyebutkan secara spesifik negara mana yang terlibat dalam upaya tersebut.