Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Jadi Andalan DPKA

DPKA memperoleh beberapa kali penghargaan dari Perpusnas RI sebagai “Tim Sinergi Provinsi Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” dari Tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023 yang setiap tahun diumumkan pada kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) Nasional.”-- EDI YANDRA, | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam konsep perpustakaan modern, pusta ka tidak hanya bertumpu pada koleksi berupa buku dan aneka referensi lainnya. Perpustakaan modern dan futuristik harus pula mengembangkan program trans formasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS).

Program TP BIS merupakan salah satu program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat melalui penguatan literasi.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Perpustakaan Nasion al Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Ber basis Inklusi Sosial dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 86 Tahun 2019 tentang Transfor masi dan Inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Aceh serta Instruksi Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Pelaksanaan Program Trans formasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Aceh.

Atas dasara itu pula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) bergerak cepat melak sanakan program TPBIS dengan tujuan untuk:
a). meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahter aan masyarakat;
b). meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
c). meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat);
d). membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk TPBIS yang berkelanjutan; dan e). meningkatkan kemam puan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Di DPKA, menurut kepala dinasnya, Dr Edi Yandra MSP, kegiatan pelibatan masyarakat sudah dilaksanakan sejak 2023, segera setelah terbitnya Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 yang diundangkan pada 14 Maret 2023.

Akan tetapi, di level daerah yang juga digerakkan oleh DPKA, program TPBIS sudah dimulai sejak akhir tahun 2018.

Hingga saat ini, semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah menjadi mitra program TPBIS. Untukdelapan kabupaten/kota (Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Simelue, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang) yang menjadi mitra tahun 2024 ini ditandai dengan pemberian bantuan koleksi buku dari Perpustakaan Nasional RI untuk perpustakaan desa dan TBM, serta sosialisasi program TPBIS secara daring.

Sedangkan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan (SPP) dan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dilaksanakan dalam waktu dekat secara tatap muka.

Tahun ini, kata Edi Yandra, DPKA menyiapkan pojok ekonomi kreatif di lantai 4 Gedung DPKA, kawasan Lamgugob Banda Aceh untuk produk literasi desa hasil dari kegiatan pelibatan mas yarakat yang sudah masuk men jadi mitra TPBIS baik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota maupun perpus takaan desa.

Selain itu, lanjut Edi Yandra, DPKA juga membuat beberapa pelatihan inklusi sosial/pelibatan masyarakat, di antaranya pelati han bran produk serta pelatihan fotografi dan edit video. Termasuk pelatihan membuat kue untuk tujuan komersial.

“Intinya, melalui TPBIS ini, per pustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembang kan potensi yang dimilikinya,” kata Edi Yandra. “Program ini menjadi salah satu andalan DPKA ke depan,” imbuh Edi Yandra.

Ia tambahkan bahwa trans formasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpus takaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat peng guna perpustakaan.

Peran lain dari perpustakaan umum dalam program berbasis inklusi sosial ini adalah sosialisa si, bimbingan teknis SPP dan TIK, pembinaan perpustakaan (desa, sekolah, dan komunitas), serta monitoring. Sejak tahun 2019 hingga 2023 Pemerintah Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) telah mereplikasi 98 perpustakaan desa.