Konflik Palestina vs Israel

Warga Israel Mulai Membangkang, Tak Sudi Ikut Wajib Militer Meskipun Diperintahkan Mahkamah Agung

Warga tidak ada mau yang ikut meskipun perintah itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Israel Juni lalu mengenai kekurangan pasukan.

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Ansari Hasyim
HO
Ilustrasi --- Puluhan ribu massa melakukan aksi demo di depan kediaman Netanyahu untuk memprotes Undang-undang (UU) kebijakan wajib militer bagi pelajar seminari Yahudi ultra-Ortodoks di Yerusalem. 

Washington mengajukan proposal terbaru minggu lalu setelah pembicaraan di Doha.

Menjelang pembicaraan tersebut, Hamas meminta para mediator untuk menerapkan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada akhir Mei, daripada mengadakan lebih banyak negosiasi.

Gerakan Hamas mengatakan pada Minggu bahwa usulan AS saat ini menanggapi persyaratan Netanyahu.

Pada akhir pekan, anggota biro politik Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan optimisme AS tentang prospek kesepakatan tersebut adalah "ilusi".

Sementara itu, PM Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Koridor Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir dan Poros Netzarim dalam keadaan apa pun.

"Israel tidak akan, dalam kondisi apa pun, meninggalkan Koridor Philadelphia dan Poros Netzarim meskipun ada tekanan besar untuk melakukannya," katanya.

“Ini adalah prinsip-prinsip strategis, baik secara militer maupun politik,” tambah Netanyahu.

Pernyataanya muncul beberapa jam setelah Presiden AS, Joe Biden, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel telah menyetujui gencatan senjata dan proposal pertukaran tahanan yang diajukan oleh Washington.

Pembicaraan gencatan senjata Gaza di Qatar berakhir pada Jumat dengan mengajukan proposal yang mempersempit kesenjangan antara Israel dan Hamas yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Biden pada tanggal 31 Mei.

Biden mengatakan bahwa Israel mengajukan kesepakatan tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditawan di daerah Gaza.

Rencana tersebut meliputi gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan pembangunan kembali Gaza.

Namun Hamas menuduh Netanyahu pada menetapkan persyaratan baru dalam usulan gencatan senjata Gaza dan pertukaran sandera yang diajukan selama perundingan Doha.

"Usulan baru tersebut memenuhi persyaratan dan keselarasan Netanyahu dengan persyaratan tersebut, khususnya penolakannya terhadap gencatan senjata permanen, 

penarikan penuh pasukan dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk melanjutkan pendudukan di Persimpangan Netzarim (yang memisahkan utara dan selatan Jalur Gaza), 

Penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphia (di selatan)," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Dia juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran sandera dan menarik kembali persyaratan lainnya, yang menghambat penyelesaian kesepakatan,” imbuhnya.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved