Pengawasan Penerima Subsidi BBM Harus Diperketat

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin (4/11/2024) memberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditugasi Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil, dari total anggaran subsidi BBM dan listrik Rp 435 triliun pada 2024, sekitar Rp 100 triliun berpotensi salah sasaran. “Nah, kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tak tepat sasaran,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, pada Minggu (3/11/2024).

Sekitar 20-30 persen subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, sebutnya, justru dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. “Kalian kan enggak pengin subsidi yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” ujarnya.

Presiden Prabowo sudah memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Bahlil untuk mencari solusi terkait penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT) atau opsi lain. Sebelumnya, Bahlil dipanggil Prabowo ke Istana Kepresidenan pada Kamis (31/10/2024) untuk membahas sejumlah langkah optimalisasi subsidi. 

Kendati pemerintah dan Pertamina sudah melakukan sejumlah upaya, tapi penyaluran BBM bersubsidi hingga kini masih belum sepenuhnya berjalan tepat sasaran. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh adanya ‘permainan’ oleh pihak tertentu dengan menimbun BBM subsidi. Sehingga, BBM subsidi yang tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selalu tak cukup meski kuota yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan. Faktor lain, harga jual eceran BBM subsidi yang disalurkan Pertamina selalu berada di bawah harga yang terbentuk akibat mekanisme pasar. Karena itu, siapa saja--termasuk golongan mampu secara ekonomi--tetap ingin menggunakan BBM subsidi. 

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah bersama Pertamina dan pihak terkait lainnya adalah memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Sehingga, BBM tersebut benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Pertamina harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberi hukuman setimpal kepada siapa saja yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, harus dilakukan dengan cepat, tegas, adil, dan tidak pandang bulu. Dengan begitu, akan memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tak melakukan hal serupa di masa mendatang.

Jika hal ini tak kunjung dilakukan pemerintah dan Pertamina selaku leading sector dalam bidang energi, maka BBM bersubsidi akan terus dinikmati oleh kelompok-kelompok yang tidak berhak seperti terjadi selama ini. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap para penerima jelas membuat masyarakat yang mampu secara ekonomi akan tetap menggunakan atau menikmati BBM subsidi. 

Hal yang tak kalah penting untuk memastikan BBM subsidi dapat diterima oleh konsumen secara tepat dan berhak adalah perlu adanya kesadaran yang lebih dari semua elemen masyarakat untuk memakai BBM sesuai dengan tingkat ekonominya. Jika kesadaran itu sudah muncul, maka siapa pun orangnya jelas tak akan menggunakan BBM yang bukan hak mereka. Sebab, kalau penyaluran BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran, maka harapan dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam bidang energi takkan pernah tercapai. (*)

POJOK

Pilkada di Aceh harus damai

Harapannya memang begitu, tapi di lapangan makin ‘memanas’ ya? 

‘Money politic’ diancam pidana

Ancaman itu sepertinya sudah biasa terdengar, tinggal pelaksanaannya secara tegas 

Bidan diajak entaskan stunting

Agar berhasil, para pihak terkait lainnya juga harus ikut berperan kan?