Revisi UUPA Peluang Perpanjangan Dana Otsus

Ia menjelaskan, revisi tersebut sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kembali pasal-pasal yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus dengan cermat. 

“Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi di Aceh sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.

Karena itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, termasuk intelektual dan organisasi sipil, untuk memberikan masukan yang konstruktif. Menurutnya, negara harus membangun partisipasi warga. Akademisi dapat berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemangku kebijakan. 

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa revisi UUPA tidak menggerus kekhususan dan keistimewaan Aceh yang sudah jelas diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Prof Syamsul juga mengingatkan bahwa revisi UUPA harus menghindari ego sektoral dan kepentingan politik pragmatis tertentu. “Fokus utama kita haruslah pada keberlanjutan pembangunan Aceh dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Dengan semangat kolaboratif dan partisipatif, Prof Syamsul optimis bahwa revisi UUPA dapat menjadi landasan yang kuat untuk masa depan Aceh yang lebih baik. "Kita optimis bahwa UUPA akan menjadi landasan yang kuat bagi Aceh menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya," pungkasnya.(iw)