Hari Antikorupsi Dunia: Momentum Menuju Tata Kelola yang Bersih

Korupsi sering kali dimulai dari lemahnya pengawasan dan adanya celah dalam sistem birokrasi. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Digitalisasi proses administrasi, misalnya, telah terbukti mampu mengurangi interaksi langsung yang rawan praktik suap dan kolusi.

Selain itu, penguatan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, juga perlu diiringi dengan dukungan politik dan partisipasi aktif masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat.

Baca juga: Crazy Rich Helena Lim Dituntut 8 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah dan Denda Rp 1 Miliar

Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini, dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada generasi muda. 

Dari Momentum ke Aksi Nyata

Peringatan Hari Antikorupsi Dunia harus menjadi lebih dari sekadar seremonial.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus menjadikan momen ini sebagai awal dari aksi nyata menuju tata kelola yang bersih.

Peningkatan transparansi anggaran, perlindungan bagi pelapor (whistleblower), dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku korupsi adalah langkah konkret yang harus terus didorong.

1. Pengawasan terhadap Pemerintah

• Mengawasi kinerja pemerintah, masyarakat dapat memantau bagaimana anggaran publik digunakan, memastikan proyek pemerintah berjalan sesuai aturan, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik.
• Memanfaatkan teknologi dan informasi melalui media sosial, platform digital, atau aplikasi khusus pelaporan korupsi, masyarakat dapat berbagi informasi terkait potensi korupsi.

2. Pelaporan Tindakan Korupsi

• Melaporkan dugaan korupsi Masyarakat yang mengetahui atau mencurigai adanya tindakan korupsi dapat melaporkan ke instansi berwenang seperti KPK, Ombudsman, atau pihak kepolisian.
• Perlindungan pelapor. Masyarakat perlu didukung dengan jaminan keamanan untuk pelapor (whistleblower) agar mereka tidak takut melaporkan kasus korupsi.

3. Edukasi dan Penyadaran

• Mengkampanyekan budaya antikorupsi. Masyarakat harus dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan, seminar, atau kampanye publik untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi.
• Mengajarkan nilai integritas. Peran keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan antikorupsi.

4. Advokasi dan Tekanan Publik

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk membuka akses terhadap informasi publik, seperti laporan keuangan, anggaran, atau kontrak pengadaan.
• Meningkatkan partisipasi dalam pengambilan kebijakan.  Misalnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam forum diskusi, musyawarah, atau konsultasi publik untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak membuka peluang korupsi.

Baca juga: Diduga Korupsi APBG Ratusan Juta, Mantan Keuchik di Kabupaten Pidie Ditahan Kejari 

5. Menolak Budaya Korupsi dalam Kehidupan Sehari-hari

• Tidak memberi suap atau gratifikasi. Masyarakat harus menolak memberikan uang pelicin atau hadiah kepada pejabat publik untuk mempercepat layanan.
• Membangun sikap tegas terhadap korupsi kecil. Menolak pungutan liar, praktik nepotisme, atau manipulasi dalam lingkup kecil seperti organisasi lokal.

6. Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi

• Bekerjasama dengan KPK atau lembaga terkait. Masyarakat dapat bergabung dalam gerakan antikorupsi atau inisiatif masyarakat sipil yang mendukung transparansi dan pemerintahan yang bersih.
• Mendukung implementasi kebijakan antikorupsi. Seperti e-government, sistem transparansi anggaran, atau sistem pelaporan berbasis digital.

7. Membangun Gerakan Sosial

• Menggalang dukungan komunitas. Dengan membentuk jaringan atau kelompok masyarakat yang fokus pada isu antikorupsi, tekanan publik terhadap pelaku korupsi dan dukungan terhadap reformasi bisa lebih besar.
• Menggunakan media. Masyarakat dapat memanfaatkan media tradisional atau digital untuk menyuarakan kasus korupsi dan mendesak tindakan tegas. Kampanye publik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan membangun budaya anti-korupsi.