Breaking News

KUPI BEUNGOH

Penguatan Perdamaian Pasca Pilkada 2024

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, Tapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mas

Editor: Muhammad Hadi
for Serambinews
Yunidar.Z.A, Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) 

Seyogyanya kepemimpinan yang baik pilihan masyarakat Aceh, akan mensejahterakan masyarakat tersebut.

Secara umum masyarakat Aceh bersaing dalam kehidupan, sosial, ekonomi, dan politik. Perlu dukungan peneliti atau akademisi untuk membuat kajian lebih lanjut data kehidupan mereka, kebutuhan mereka, kepemimpinan yang ada sekarang ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Aceh.

Baca juga: VIDEO Brigade Al Quds Kirim Sekelompok Kerumunan Tentara Israel ke Dunia Lain

Transformasi dari konflik ke perdamaian agar mematuhi aturan hukum norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbagsa dan bernegara.

Ketertiban, keamanan, demokrasi, kedamaian, kesejahteran yang selalu melekat sebagai sebuah harapan baru menjadi suatu yang sangat sulit untuk didapatkan masyarakat oleh karenanya perlu perekat sosial yang berdampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk memperkuat dan mempererat tali persaudaraan dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Perekat keutuhan ini harus dipupuk dalam sebuah kerja nyata dalam membentuk karakter bangsa yang peduli, khauri,  gotong - royong dan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

Kompleksitas permasalahan konflik sosial terus bermetamorfosis dalam bentuk yang berbeda, kepentingan yang tidak kesampaian juga tuntutan yang terus berkembang sehingga masalah yang dihadapi menjadi tidak terselesaikan dengan baik.

Keberadaan aktor, para pihak pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam menganalisa hal tersebut, karena adanya kelompok kepentingan yang mendapatkan keuntungan dari keadaan buruk.

Sehingga terjadinya dorongan masyarakat untuk tarik  menarik agar kembali rilek kepada konflik kekerasan,  dan mereka mendapat keutungan sepihak bila terjadi konflik, anarki, caos dan kekacauan.

Kekerasan politik, kolusi, korupsi dan nepotisme masih terjadi akibat ketidak adilan, para pihak, memiliki motif politik.

Resolusi konflik adalah program transformatif terhadap perubahan tersebutn dan untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh perlu diperhatikan dan peningkatan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan peningkatan lembaga demokrasi.

Kondisi Aceh kontemporer

Pilkada serentak 2024 berjalan dengan aman dan sukses. Tapi, budaya politik, sikap, perilaku dan tindakan masyarakat belum menjalankan sepenuh hati nilai-nilai demokrasi, belum bercirikan demokrasi sebagai budaya politik di daerah. Perlu penguatan masyarakat yang partisipatif.

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi acapkali terjadi dua kutup masyarakat pemilih yang saling berhadap-hadapan untuk itu perlu adanya sinergitas dan pemahaman bersama bahwa pertarungan dalam politik untuk membangun kehidupan demokrasi yang beradab dan bermartabat, civilized. 

Budaya politik yang terjadi sekarang lebih karena membangunkan reaksi-reaksi politik emosional ketimbang budaya politik rasional masyarakat. Demokrasi menjadi komoditas politik dalam memenuhi ambisi dan pragmatisme kepentingan politik sektarian/primodialis semata.

Urgensitas membangun budaya komunikasi demokrasi dan budaya politik daerah yang berlaku prinsip learning by doing yang mengutamakan wawasan demokrasi, sehingga semua kontestan bersedia mengikuti aturan-aturan demokrasi.

Membangun kultur dan stuktur masyarakat yang bhinneka tunggal ika, mewujudkan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved