Layanan Bus Sekolah di Sabang Dihentikan Dampak Kontrak THL Berakhir, Pemko Janji Cari Solusi Cepat

“Kalau nanti RSUD Sabang juga berhenti melayani pasien karena perawat kontraknya tidak diperpanjang, apakah kita juga akan menyuruh Satpol PP untuk memasang infus?” sindir Albina dengan nada tajam.

Albina juga menyoroti kebijakan alokasi tenaga PPPK yang dinilai tidak sesuai kebutuhan prioritas. 

“Alokasi tenaga PPPK seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang betul-betul mendesak,” urainya.

“Tapi kenyataannya alokasi untuk bidang yang dibutuhkan hanya satu dua orang, sementara bidang yang tidak jelas tupoksi kerjanya malah dibuka sampai puluhan orang,” kritik Albina. 

“Ini menunjukkan perencanaan yang sangat buruk,” lanjutnya. 

Ia juga menegaskan, bahwa kegagalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan pihak lain. 

“Jangan suruh saya cuci piring kotor karena orang lain makan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penghentian operasional bus sekolah ini menjadi preseden buruk bagi pelayanan publik di Sabang. 

Selain membebani orang tua siswa, langkah ini juga menyoroti permasalahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) oleh pemerintah.(*)