Ketua BADKO HMI Aceh Harap Eksekutif & Legislatif Bisa Bersinergi, Sama-sama Perjuangkan Dana Otsus

Seperti diketahui, polemik hubungan antara eksekutif dan legislatif ini mencuat setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menunjuk Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh pada Rabu, 19 Februari 2025. 

Dalam surat keputusannya, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengangkat Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh untuk masa jabatan paling lama tiga bulan.

Ketua DPRA, Zulfadli, menilai bahwa pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak melalui mekanisme yang semestinya, sehingga dinilai cacat prosedur dan tidak sah secara hukum.

Sejauh ini, proses penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang dianggap telah memenuhi seluruh persyaratan prosedural.

Baca juga: VIDEO Hamas Pakai Peti Hitam Beri Pesan Keras ke Netanyahu

Dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan gubernur yang telah dikeluarkan dan ditandatangani merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Yang terpenting, menurut Reza, DPRA dan eksekutif harus mampu bersinergi.

Menurutnya, ketidakharmonisan antara kedua lembaga ini justru berpotensi merugikan masyarakat.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa akibat konflik politik, APBA tidak dapat direalisasikan tepat waktu, dan berbagai isu penting terkait pembangunan Aceh terabaikan.

Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan demi kemajuan Aceh dan kesejahteraan masyarakatnya.

"Sejauh ini, pengalaman yang ada menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara DPRA dan eksekutif selalu menghambat kebijakan-kebijakan pembangunan untuk masyarakat, termasuk realisasi APBA.

Ditambah lagi, Sekda merupakan pengguna anggaran sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh, yang tentu akan banyak berkomunikasi dengan DPRA atas nama Gubernur.

Hal ini dapat berdampak pada pelayanan publik lainnya."

"Mari kita tinggalkan perbedaan dan bergandengan tangan demi masa depan Aceh yang lebih baik.

Bersama, kita dapat menghadirkan perubahan yang berarti dan menjadikan Aceh lebih maju dan bermartabat," tutupnya. (*)