Standar Layanan dan Etika Komunikasi: Pilar Utama Pariwisata Aceh yang Berkelanjutan

Oleh Dana Ismawan *)

Provinsi Aceh merupakan provinsi paling ujung barat Sumatera yang memiliki kekayaan akan sejarah, budaya, serta keindahan alam, serta memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan bisnis.

Dengan pesona yang dimilikinya, Aceh tidak hanya menarik wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara.

Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut secara maksimal, diperlukan pemahaman dan penerapan standar pelayanan yang tinggi serta etika komunikasi yang baik antara pelaku bisnis, masyarakat lokal, dan pengunjung.

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata Aceh, peningkatan aspek standar pelayanan menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan.

Apabila hal ini tidak dilakukan, maka potensi besar sektor pariwisata yang dimiliki Aceh akan sulit tumbuh dan bersaing dengan berbagai potensi wisata lainnya.

Maka tidak jarang kita melihat beberapa objek dan destinasi pariwisata di Aceh mengalami lonjakan jumlah kunjungan pada tahun-tahun pertama diresmikan, namun berjalannya waktu tempat wisata yang dulunya menjadi primadona mulai terganti dengan tempat wisata baru yang berkembang.

Hal ini dapat saja berpotensi disebabkan oleh belum efektifnya standar pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing destinasi wisata.

Pentingnya Standar Pelayanan dalam Pengembangan Bisnis dan Pariwisata

Standar pelayanan adalah ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen, dalam hal ini berkaitan dengan sektor pariwisata dan bisnis di Aceh.

Pada sektor pariwisata, standar pelayanan yang baik tentu akan memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan dan meningkatkan reputasi destinasi tersebut.

Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat mengganggu citra Aceh sebagai tujuan wisata yang berkualitas.

Untuk itu, pengusaha di sektor pariwisata harus memperhatikan beberapa elemen penting dalam standar pelayanan.

Pengembangan konsep 5A dalam pariwisata dapat menjadi salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk menilai dan mengembangkan destinasi wisata.

5A ini terdiri dari Attraction (Atraksi), Accessibility (Aksesibilitas), Accommodation (Akomodasi), Activities (Aktivitas), dan Amenities (Fasilitas).

Attraction (Atraksi) merujuk pada daya tarik utama yang dimiliki suatu daerah, seperti keindahan alam, warisan budaya, atau atraksi buatan manusia.

Accessibility (Aksesibilitas) adalah aspek kemudahan wisatawan untuk mencapai destinasi wisata, termasuk transportasi, infrastruktur jalan, dan navigasi.

Accommodation (Akomodasi) merupakan penjabatan dari tersedia berbagai pilihan penginapan yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan, seperti hotel, villa, atau homestay.

Activities (Aktivitas) adalah beragam kegiatan menarik yang dapat dilakukan wisatawan selama di destinasi, seperti wisata alam, olahraga air, atau kegiatan budaya, serta Amenities (Fasilitas) yakni beragam fasilitas pendukung yang meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Implementasi konsep 5A dalam pariwisata ini sangat penting karena menentukan dan mengukur tingkat daya saing destinasi, meningkatkan kepuasan wisatawan, sekaligus turut mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Selain itu, konsep wisata halal yang sejak lama telah dikembangkan sebagai konsep pariwisata Aceh juga menjadi daya tarik tersendiri. Namun demikian, konsep pariwisata halal ini juga harus didukung dengan penerapan standar pelayanan yang maksimal. 

Berdasarkan data dari standar global muslim travel index (GMTI) dikemukakan bahwa terdapat beberapa standar dan pertimbangan mengenai konteks kegiatan wisata halal.

Terdapat 4 pertimbangan yang mengatur tentang standar pariwisata halal dunia, antara lain: akses, komunikasi, lingkungan dan jasa. Dari ke empat aspek tersebut,  nilai paling tinggi yaitu di bidang jasa yakni sebesar 40 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan wisatawan sangat ditentukan oleh pelayanan yang baik, islami dan kelancaran selama kegiatan berwisata.

Pelayanan yang baik akan mendorong peningkatan pengunjung dan kemajuan pada sektor pariwisata.

Lebih lanjut, penerapan standar pelayanan yang tinggi tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi lokal.

Bisnis pariwisata yang memberikan pelayanan terbaik akan terus mendapatkan pengunjung dan membantu mendorong perekonomian daerah.

Hal ini juga berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat lokal, karena semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk terlibat dalam industri pariwisata.

Etika Komunikasi sebagai Pilar Keberhasilan Bisnis

Aceh memiliki karakteristik budaya yang kuat, dengan norma-norma adat dan agama yang sangat kental.

Selain standar pelayanan, etika komunikasi juga memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis dan pariwisata di Aceh.

Etika komunikasi mencakup bagaimana para pelaku bisnis dan masyarakat berinteraksi dengan wisatawan. Komunikasi yang efektif dan beretika akan mampu mendukung terciptanya hubungan yang harmonis.

Etika komunikasi yang baik juga menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada wisatawan.

Ketika dilakukan dengan cara yang tepat, wisatawan tidak hanya akan menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga akan memahami dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh.

Pengintegrasian standar pelayanan yang tinggi dengan etika komunikasi yang baik akan mempercepat perkembangan sektor pariwisata di Aceh.

Misalnya, destinasi wisata di Aceh, seperti pantai, masjid, dan situs sejarah, akan menjadi lebih menarik jika dikelola dengan profesionalisme yang tinggi, dengan mempertimbangkan etika dalam berkomunikasi dengan pengunjung.

Para pemandu wisata, petugas hotel, serta penyedia layanan transportasi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai budaya lokal Aceh dan mampu mengkomunikasikan hal ini dengan cara yang menarik dengan tetap berpedoman pada prinsip nilai-nilai syari’at.

Tantangan dalam Penerapan Standar Pelayanan dan Etika Komunikasi

Tidak dapat dipungkiri, penerapan standar pelayanan yang tinggi dan etika komunikasi yang baik nyatanya juga menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah perbedaan pemahaman antara masyarakat lokal dan pelaku bisnis mengenai standar pelayanan yang diinginkan oleh wisatawan.

Banyak pelaku bisnis di Aceh sepertinya belum sepenuhnya terbiasa dengan cara berkomunikasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Selain itu, pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan oleh pengelola yang belum profesional juga menjadi hambatan tersendiri, seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Upaya untuk meningkatkan standar layanan penting dilakukan melalui pelatihan SDM pariwisata, sertifikasi kompetensi, serta penguatan peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pariwisata. 

Tanpa adanya pelatihan yang memadai, SDM yang bekerja di sektor ini mungkin tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan terbaik.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, asosiasi pariwisata, serta pelaku bisnis untuk bekerja sama dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal agar mereka dapat memahami pentingnya etika komunikasi dan standar pelayanan yang baik.

Membangun pariwisata Aceh yang berkelanjutan membutuhkan kerja sama kuat dari semua pihak.

Pengembangan bisnis dan pariwisata di Aceh tidak hanya bergantung pada potensi alam dan budaya yang dimiliki, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan komunikasi yang diterapkan oleh para pelaku industri.

Standar pelayanan yang baik dan etika komunikasi yang kuat akan menciptakan pengalaman menarik dan tidak terlupakan bagi wisatawan, membangun citra positif bagi Aceh, serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

*) PENULIS adalah Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry/Pembelajar Komunikasi Bisnis dan Pariwisata

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI.