Sudah Seharusnya Pejabat Publik Tahan Kritik

Memang sudah seharusnya setiap pejabat publik tahan kritik, terutama  bagi para kepala daerah. Sebab, jabatan yang diembannya itu sarat dengan kepentingan publik, dimana di dalamnya berkumpul berbagai kelompok, profesi, dan budaya yang tentu saja punya kepentingan yang berbeda.

Hanya saja para pengeritik itu harus bisa memberikan solusi yang jelas terhadap setiap masalah yang muncul. Artinya, tidak hanya pandai mengeritik secara membabi-buta alias hantam kromo yang tujuannya lebih kepada ingin menjatuhkan atau membunuh karakter seseorang.

Salah satu kelompok pengeritik yang dibutuhkan adalah media atau pers. Sebab, media (pers) dibentuk oleh negara yang salah satu tujuannya adalah memberi masukan yang konstruktif kepada para pengelola negara. 

Itu pula sebabnya,  para pekerja pers pun dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hanya saja pekerja pers harus jujur, independen, dan bertanggung jawab dalam bekerja alias tidak diboncengi oleh kepentingan kelompok lain.

Untuk itu, kita tentu saja memberi apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar yang membuka diri untuk dikritik. Langkah ini semestinya juga diikuti oleh pejabat publik lainnya, terutama para bupati dan wali kota yang tersebar di seluruh Aceh.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Lhokseumawe menggelar kegiatan Coffee Morning bersama para wartawan  di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (14/5/205).  Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab ini dihadiri oleh ratusan jurnalis dari berbagai media cetak, daring, hingga penyiaran  termasuk perwakilan dari organisasi profesi 

Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran media dalam menyuarakan aspirasi publik serta mengawal jalannya pemerintahan.  Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Saya memang sengaja mengundang seluruh media hari ini. Pers adalah bagian penting dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Saya membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog, masukan, dan kritik yang konstruktif dari teman-teman media demi kemajuan Kota Lhokseumawe,” ujar Sayuti.

Dalam forum tersebut, Sayuti Abubakar memaparkan beberapa program prioritas pemerintahannya, antara lain percepatan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintahan.

Sayuti juga menyebutkan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya membangun tata kelola yang lebih efisien dan responsif. Selain itu, Wali Kota juga menjelaskan program pengelolaan sampah yang akan segera dijalankan dengan pendekatan “Broeh Jeut Keu Peng”. 

Menanggapi pertanyaan dari para jurnalis, Sayuti juga menyoroti pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin kerja, khususnya yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam dinas.

Untuk itu, sekali lagi, kita tentunya menyambut gembira atas sikap Sayuti Abukar yang membuka diri untuk kritik oleh media. Sebab, sebuah pemerintahan yang hanya jalan sendiri tanpa mau menerima masukan konstruktif, sudah bisa dipastikan akan berbahaya bagi banyak pihak. Nah?

POJOK

Pakistan pulangkan tentara India yang ditangkap di Kashmir

Jangan sampai salah orangnya ya, mereka mirip-mirip lho..

Perempuan dominasi pendaftar calon duta wisata Aceh Utara

Kalau pun ada lelaki, harus mirip perempuan dikit, kan?

Kantor pelayanan publik akan hadir di Bayeun, Aceh Timur

Ada kantor tapi tak ada petugas, sama saja kan?