Sabtu, 25 April 2026

Kupi Beungoh

Kepemimpinan dan Imajinasi Kebangsaan: Singkil, SBY, JK, dan Prabowo

Keputusan tentang empat pulau ini, jika diambil dengan kesadaran akan geografi kepemilikan, bisa menjadi titik balik penting dalam relasi pusat dan da

Editor: Muhammad Hadi
For Serambinews
Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

SBY memberi fondasi kehati-hatian: bahwa negara harus bertindak berdasarkan fakta hukum dan argumen yang kokoh. JK menawarkan nuansa keterlibatan sosial.  

Baca juga: Pak Fadli Zon, Singkil Itu Bukan Sekadar Wilayah, Ia Ruh Indonesia – Bagian 4

Baginya, negara tak bisa hanya bicara pasal tanpa menyentuh perasaan warga. Dan Prabowo — dengan karismanya yang sedang tumbuh — bisa menjadi pemimpin yang memadukan keduanya, menjadikan fakta sebagai pondasi, dan rasa sebagai jembatan.

Prabowo berada di posisi strategis untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tapi juga membangun pelajaran kolektif. 

Keputusannya bahwa negara hadir bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai pendengar dan pemeluk. 

Keputusan tentang empat pulau ini, jika diambil dengan kesadaran akan geografi kepemilikan, bisa menjadi titik balik penting dalam relasi pusat dan daerah.

Namun di sinilah letak tanggung jawab sejarah yang sesungguhnya. Prabowo bukan sekadar akan memutuskan nasib empat pulau, tapi juga akan meletakkan batu pertama bagi jenis baru narasi kebangsaan — narasi yang tidak lagi hanya dibentuk dari pusat ke pinggiran, melainkan tumbuh dari pinggiran untuk menyadarkan pusat.

Apakah negara hanya akan membungkus keputusan ini dalam bahasa koordinat dan peraturan menteri? Atau ia bersedia membuka lembar baru, dengan mengakui bahwa rasa memiliki lebih menentukan ketahanan kebangsaan daripada garis batas administratif?

Keempat pulau ini adalah pengingat yag sangat monomental. Bahwa di republik ini masih banyak wilayah yang merasa jauh dari pusat, bukan karena jarak, tapi karena ketidakpedulian. 

Dan ketika geografi kekuasaan terlalu dominan — ketika peta hanya bicara tentang siapa yang bisa memutuskan — maka geografi kepemilikan pun terkikis. 

Baca juga: Bawa Bendera Bulan Bintang, Massa Demo Juga Tolak Pembangunan 4 Batalyon di Aceh 

Padahal loyalitas warga tak pernah bisa dibeli dengan SK atau digambar ulang dengan pena birokrasi.

Seperti pelajaran dari Uni Soviet yang kini banyak disebut dalam kunjungan Prabowo ke Rusia.  Imperium Soviet runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena rakyatnya tak lagi merasa dimiliki. 

Di skala kecil, Singkil sedang memperlihatkan bagaimana rasa terpinggirkan bisa menimbulkan riak-riak keputusasaan.

Tapi sejarah juga memberi ruang bagi kebijaksanaan. SBY dan JK sudah menunjukkan dua kutub pendekatan- legal dan sosial. 

Prabowo, dengan kekuatan politik yang kini berada di tangannya, bisa menjahit dua pendekatan itu dengan kekuatan naratif. 

Ia bisa mengatakan kepada bangsa ini bahwa keputusan tentang Singkil bukan soal “menang-menangan”, tapi soal merawat perasaan kolektif sebagai bangsa.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved