Kepemimpinan dan Imajinasi Kebangsaan: Singkil, SBY, JK, dan Prabowo

Prabowo tidak perlu menjadi SBY, juga tidak harus menjadi JK. Tapi ia harus mampu mengambil pelajaran dari keduanya, dan membangun gaya kepemimpinan yang khas: keras dalam prinsip, lembut dalam mendengar. 

Ia bisa memulai dengan dua langkah konkrit yang tak hanya strategis, tapi juga simbolik.

Baca juga: Epigenetika Aceh Singkil: Pelajaran dari Catalonia, Mindanao, dan Skotlandia

Presiden terpilih Prabowo dapat memulai langkah strategis dengan membentuk tim lintas disiplin dan lintas empati — sebuah gugus kerja yang tidak hanya terdiri dari ahli hukum dan teknokrat, tetapi juga sejarawan, sosiolog, antropolog, serta perwakilan masyarakat adat Aceh dan Sumatera Utara. 

Ini bukan semata soal mediasi atau verifikasi data, tetapi usaha negara untuk menunjukkan bahwa ia mendengar dan memahami lapisan terdalam dari konflik. 

Dengan tim ini, pendekatan yang diambil tidak akan berhenti pada legalitas, tetapi menyeberangi jembatan ke legitimasi sosial dan kultural.

Di saat yang sama, negara perlu menaruh bobot serius pada basis sejarah dan penguasaan riil atas wilayah. 

Jangan sampai keputusan administratif justru mengingkari tapak sejarah panjang warga yang telah mengelola, menempati, dan menjalin relasi kultural dengan pulau-pulau itu. 

Penelusuran arsip kolonial, peta lama, dokumen agraria, hingga testimoni warga lokal bisa menjadi bahan untuk memperkuat keputusan negara. 

Langkah perlu dilakukan bukan dalam arti kekuasaan semata, tapi keadilan yang berpijak pada jejak nyata dan memori kolektif. 

Karena republik ini tak hanya dibangun dari hukum, tetapi juga dari rasa hormat pada sejarah orang-orang kecil yang telah lebih dulu menjaga tanahnya.

Dan dari Singkil, Prabowo bisa merumuskan ulang visi kebangsaan Indonesia. Bahwa republik ini bukan sekadar bentukan sejarah kolonial yang dipertahankan lewat birokrasi.

Baca juga: Aceh Singkil : “Heer van de Kaart”, 1928, dan Iskandar Muda

Tapi sebuah proyek bersama yang harus terus diperbarui lewat pengakuan, perasaan, dan rasa hormat antar wilayah.

Jika ia berhasil melampaui sekadar “menang di meja birokrasi,” dan mampu menjadikan Singkil sebagai contoh rekonsiliasi antara kekuasaan dan kepemilikan, maka ia bukan hanya menyelesaikan sengketa lokal.

Tapi sedang merintis jalan bagi lahirnya narasi kebangsaan yang baru — narasi yang tidak dibangun dari suara yang paling lantang, melainkan dari hati dan telinga yang paling jernih mendengar.

Dan mungkin, dari titik paling sunyi seperti Singkil, kita bisa menyaksikan bangkitnya pemahaman baru tentang apa artinya menjadi satu bangsa.

*) PENULIS adalah Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI