Prabowo–Mualem: Blok Andaman, Mubadala, dan Asa Aceh - Bagian 5

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Di kedalaman Selat Malaka bagian barat Sumatera yang luas dan tenang, jauh di bawah dasar samudera, tersimpan kemungkinan yang bisa mengubah peta pembangunan nasional—dan memberi babak baru bagi sejarah Aceh. 

Gas dalam jumlah besar ditemukan di Blok Andaman, dikelola oleh Mubadala Energy dari Uni Emirat Arab. 

Penemuan ini, yang disebut-sebut sebagai temuan migas laut dalam terbesar dalam dua dekade terakhir di kawasan Asia Tenggara, kini memantik percakapan di banyak meja. 

Diskusi kini mengalir dari ruang rapat kabinet hingga warung kopi di Banda Aceh. 

Ia bukan hanya soal energi, tapi juga tentang asa lama yang kembali berdenyut. 

Bisakah kekayaan ini menjadi penghela pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sekaligus lompatan sejarah bagi Aceh?

Baca juga: Sabang Strategis untuk Dukung Operasional Blok Andaman

Mubadala Energy adalah pemain global yang tak bisa dianggap enteng. Mereka punya rekam jejak eksplorasi dan produksi dari Teluk Persia hingga Asia Tenggara. 

Dan kali ini, mereka tak datang ke ladang lama yang penuh kerumitan administratif atau konflik kepemilikan.

Mereka datang ke wilayah baru, di mulut dalam Selat Malaka, sekitar 100 kilometer dari daratan Aceh. 

Lokasinya sangat strategis. Blok ini dekat dengan jalur pelayaran internasional, tak jauh dari kawasan hinterland yang mencakup Thailand Selatan, pesisir barat Myanmar, hingga gerbang ke anak benua India.

Dalam konteks geopolitik energi, penemuan ini seumpama durian runtuh di tengah kelangkaan energi global dan pergeseran besar dalam rantai pasok dunia.

Sementara di tingkat nasional, potensi Blok Andaman datang di saat yang nyaris sempurna. 

Pemerintah Indonesia masih menunggu dampak penuh dari ladang gas Tangguh di Papua dan Masela di Maluku yang sejak awal dibayangi tantangan logistik, jarak, dan keberlanjutan. 

Baca juga: Mualem Temui Direktur Utama PGN, Bahas Rencana Eksplorasi Cadangan Gas Raksasa di Blok Andaman

Bandingkan dengan posisi Andaman. Ia dekat dengan kawasan permintaan Asia Selatan dan ASEAN barat, serta punya kemungkinan pengembangan industri turunan petrokimia dan LNG yang lebih hemat biaya.

Dengan demikian, Blok Andaman—jika dikelola dengan strategis dan cepat—bisa menjadi penghela baru perekonomian nasional di sektor energi.

Presiden Prabowo Subianto merespons temuan gas raksasa ini dengan antusiasme dan ketegasan yang mencerminkan prioritas nasional terhadap ketahanan energi. 

Dalam pidatonya di forum energi nasional awal tahun ini, Prabowo menyebut temuan 10 TCF oleh Mubadala sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dan menandainya sebagai tonggak penting menuju swasembada energi nasional. 

Ia menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi, bahkan dengan pernyataan keras bahwa pejabat yang menghambat penyederhanaan akan diganti. 

Lebih dari sekadar peluang ekonomi, Prabowo melihat Blok Andaman sebagai bagian dari strategi besar memperkuat kedaulatan energi dan memosisikan Indonesia—termasuk Aceh—dalam rantai pasok energi global yang baru.

Bagi Aceh sendiri, temuan ini mengandung janji dan juga pekerjaan besar. 

Selama dua dekade otonomi, provinsi ini masih mencari jalannya untuk membangun struktur ekonomi baru pascakonflik dan pascatsunami. 

Dana otonomi khusus yang besar tak selalu menjelma menjadi mesin transformasi struktural. 

Baca juga: Mubadala Energy Targetkan Sumur Gas Blok South Andaman di Laut Aceh Berproduksi Tahun 2028

Tapi gas adalah sesuatu yang berbeda. Ia bukan hibah, bukan juga bagi-bagi dana tanpa arah.

 Ia adalah sumber daya nyata yang menuntut kerja keras, visi teknokratik, kemampuan negosiasi, dan kesanggupan membangun sistem industri penunjang. 

Jika ini berhasil, Aceh bukan hanya menjadi penerima hasil, tapi bisa naik kelas menjadi simpul energi dan logistik regional yang berdaya saing.

Mualem, Gubernur Aceh yang baru, datang di saat yang tepat. Dengan latar belakang militer dan sejarah panjang dalam dinamika Aceh modern, ia punya posisi unik untuk menjembatani politik lokal dan nasional. 

Tantangannya jelas. Ia harus membuktikan bahwa Aceh bisa bekerja secara profesional, terbuka, dan proaktif dalam menyambut investasi strategis. 

Apa artinya dari fenomena Blok Andaman ini ? Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan perangkat hukum, kelembagaan, dan kapasitas teknis agar dampak ekonomi dari gas Andaman tak sekadar masuk ke laporan tahunan SKK Migas.

Tetapi benar-benar mengalir ke masyarakat: lewat lapangan kerja, pelatihan teknis, kemitraan industri, dan pembangunan kawasan sekitar.

Pemerintah pusat juga punya pekerjaan rumah. Keberadaan pelabuhan Sabang sebagai outerport harus ditinjau ulang dengan kacamata baru. 

Bila sebelumnya selalu dipandang sebagai pelabuhan sekunder, maka dengan adanya potensi gas ini, Sabang dapat dikembangkan sebagai simpul logistik dan maritim utama di Selat Malaka bagian barat.

Sabang pada tahap awal, tidak harus menyaingi pelabuhan besar seperti Belawan atau Singapura, tapi bisa mengambil peran sebagai buffer hub, tempat redistribusi kargo, dan pangkalan energi cair.

Baca juga: Pelabuhan Sabang Siap Jadi Shorebase, Dukung Aktivitas Mubadala Energy di Blok Andaman

Dengan konektivitas ke hinterland Aceh dan perbatasan Thailand–Myanmar, Sabang dapat menjadi kota pelabuhan yang bekerja sama dengan, bukan melawan, logika perdagangan regional yang sudah terbentuk.

Namun peluang itu hanya akan berarti bila pemerintah Aceh mengubah cara kerjanya. Tidak bisa lagi sekadar berjalan lambat, menunggu komando dari pusat, atau berpusing dan sibuk dengan konflik internal. 

Dalam dunia energi global, waktu adalah mata uang. Perizinan yang lambat, tarik ulur lahan, atau minimnya komunikasi antarlembaga bisa membuat investor kehilangan minat. 

Mualem, dengan kredibilitas politik dan dukungan masyarakat, diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang baru. Ia harus cepat, transparan, dan fokus pada hasil. 

Dan yang lebih penting. Ia harus mengintegrasikan energi ini ke dalam rencana pembangunan yang mencakup pendidikan vokasi, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur desa.

Multiplier effect dari temuan gas ini sangat mungkin tercipta bila dikaitkan dengan pengembangan industri petrokimia. 

Salah satu kemungkinan konkret adalah reindustrialisasi kawasan eks-Arun di Lhokseumawe, yang sudah memiliki warisan infrastruktur dan SDM dasar. 

Baca juga: Prabowo - Mualem: Sabang, Sumitronomics, dan Agenda yang Belum Selesai – Bagian 4

Alternatif lainnya ialah pengembangan kawasan baru di lahan non-pertanian di Pidie, Bireuen, dan Aceh Besar, yang bisa disiapkan sebagai klaster industri berbasis gas, baik untuk pupuk, metanol, hingga LNG skala kecil. Pasar untuk industri ini juga bukan ilusi. 

India Selatan, Bangladesh, Myanmar barat, hingga kawasan Thailand, semuanya merupakan pasar besar yang sedang tumbuh dan membutuhkan suplai energi maupun produk petrokimia secara berkelanjutan.

Di sinilah harapan terhadap Prabowo menjadi relevan. Ia bukan figur yang asing bagi Aceh, baik dalam sejarah maupun hubungan personal. 

Kini, sebagai kepala negara, ia diharapkan tidak hanya melihat gas Andaman sebagai bagian dari strategi energi nasional, tetapi juga sebagai pintu untuk memperbaiki relasi antara pusat dan daerah. 

Prabowo harus memberi ruang lebih besar kepada Aceh untuk mengambil peran sebagai pelaku utama, bukan hanya penonton. 

Tapi harapan ini tidak bisa diberikan sepihak. Pemerintah Aceh, masyarakat sipil, dan sektor swasta lokal harus menunjukkan bahwa mereka siap bekerja bersama, melampaui sekat sektoral dan trauma masa lalu.

Di sebalik semua itu kita juga harus tahu, tak ada sumber daya yang menjamin kemakmuran tanpa visi dan ketekunan. Gas yang tersimpan ribuan meter di bawah laut hanya akan jadi angka di laporan perusahaan jika tak dikelola dengan keberanian moral dan kecerdasan sosial.

 Itulah tantangan besar hari ini—bagaimana menjadikan kekayaan alam bukan sebagai mimpi yang ditunda, tapi sebagai pekerjaan rumah yang diangkat bersama, dari meja perundingan di Jakarta hingga ke ruang kelas di Pidie. 

Dan dari pelabuhan Sabang hingga kebun-kebun rakyat di Aceh Barat. Butuh rencana yang nyata, namun juga imajinasi yang merdeka. 

Butuh peta jalan, namun juga kompas nilai. Karena kekayaan tak hanya soal produksi dan ekspor, tetapi tentang kehormatan hidup yang lebih adil di tanah sendiri.

Baca juga: Prabowo–Mualem: Prasyarat Nikmat dan Tiga Pilar Pembangunan - Bagian III

Kini tinggal bagaimana semua pihak melangkah. Prabowo sudah membuka pintu. Mualem sudah memegang kunci. 

Tapi rumah Aceh yang baru tak akan berdiri kokoh jika hanya mereka berdua yang bekerja. 

Harus ada gerak bersama yang melibatkan generasi muda, perguruan tinggi, tokoh agama, pelaku usaha, komunitas adat, hingga diaspora Aceh di luar negeri. 

Aceh bukan tanah yang miskin ide atau keberanian. Aceh hanya butuh momen yang memantik harapan. 

Dan mungkin, gas Andaman ini bukan sekadar energi bumi, melainkan juga energi sejarah yang menunggu untuk menyala kembali

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA ARTIKEL KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI