Hukum Kita: Tom Lembong, Moralitas, dan Jaket Zara

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

DI rak pakaian Gen Z perkotaan bertebaran jaket Zara reversible--satu sisi gelap dan hangat, sisi lain netral serta adem.

Sementara yang satu cocok dipakai di cuaca dingin atau malam hari, sisi lainnya pas untuk suasana santai di siang hari atau ruang berpendingin.

Jaket ini praktis, fleksibel, dan bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kondisi

Jaket ini bukan sekadar fashion.

Ia simbol zaman.

Lentur, dua wajah, dan sangat sesuai bagi pemilik kuasa yang ingin tampil berbeda sesuai mood politik

Jika hukum Indonesia punya bentuk, mungkin ia bukan mantel hukum yang tebal, melainkan jaket fleksibel ini, dibalik bila suasana hati penguasa bergeser.

Masuklah Tom Lembong.

Bukan politisi, bukan konglomerat, bukan tokoh partai.

Ia adalah teknokrat reformis--mantan kepala BKPM, Menteri Perdagangan, bankir internasional, dan aktivis ekonomi kreatif.

Seorang idealis yang percaya bahwa investasi baik dan perdagangan yang benar adalah wujud patriotisme.

Tampaknya pendekatan cinta Tanah Air ini terlalu polos bagi mesin hukum yang dingin dan kebal nurani.

Kasusnya sederhana--bahkan absurd.

Tidak ada bukti uang pribadi, tidak ada manipulasi anggaran, tidak ada mens rea, alias niat jahat.

Yang ada hanya tuduhan “merugikan negara” karena kebijakannya disuguhkan terlalu menguntungkan korporasi.

Jaket hukum pun dibalik ke sisi gelap, pasal ditekuk, logika dipaksa, suara moral diabaikan.

Hukum tidak lagi menanyakan niat atau bukti--yang ditanyakan adalah efek yang jahitan pasal sering diam-diam dimaksudkan.

Dan Tom dijatuhi hukuman 4,5 tahun.

Namun publik tahu.

Tom kalah dalam panggung hukum, tapi menang di medan moral yang lebih sunyi.

Ia memenangkan integritas.

Tak ada mens rea, kata hakim.

Tapi ada dosa ideologis.

Ia dianggap memperkaya korporasi.

Dan itu sudah cukup untuk menjebloskan jaket Zara ke sisi gelap.

Baca juga: Hotman Paris Tegaskan Tom Lembong Layak Bebas, Sebut Jaksa Agung 2017 Bolehkan Impor Gula

Ilmuwan pun Bingung

Menjelaskan absurditas ini cukup sederhana.

Bayangkan ikan Coelacanth, dulu dianggap punah selama 66 juta tahun, lalu muncul kembali pada 1938 di pantai Afrika Selatan.

Ia tak banyak berevolusi, dan itu membuat ilmuwan bingung.

Tom Lembong pun serupa.

Ia mengapung di luar ekosistem korup yang biasa menilai berdasarkan arus uang, bukan integritas.

Ia muncul bukan karena niat jahat, melainkan karena terlalu berbeda dalam sistem yang melihat normalitas sebagai korupsi.

Ia terlalu kapitalistik bagi hukum yang selama ini menolak logika pasar.

Dalam era liberalisasi ekonomi sebagai simfoni nasional, ia memainkan nada yang dikesankan “terlalu nyaring” untuk korporasi.

Jika itu kesalahannya--mengikuti irama orkestra nasional--maka seharusnya sebagian besar kabinet ekonomi sejak 2014 menjadi terdakwa.

Semua Menteri Perdagangan yang berurusan dengan gula impor, sebelum dan sesudah Tom harus diperiksa, KPK atau Kejaksaan.

Tapi tidak.

Hukum bukan tentang prinsip ekonomi, melainkan politik busana.

Jaket Zara tidak dikenakan pada yang berbuat salah, melainkan pada yang tidak disukai.

Dalam parade skandal korupsi yang sebagian besar berujung pada pelakunya yang terang-terangan memperkaya diri, Tom menjadi karakter “tak biasa”, terdakwa tanpa bukti korupsi.

Baca juga: Sosok Saut Situmorang, Berduka Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara hingga Jatuh di Pelukan Anies

Jaket Zara Jadi Simbol Kekuasaan

Jaket Zara telah menjelma menjadi simbol kekuasaan.

Ia tidak dijahit oleh hukum, tetapi oleh tangan kekuasaan yang tak selalu terlihat.

Ia tidak dipakai untuk perlindungan, melainkan untuk drama yang sudah ditulis sebelum panggung dibuka.

Bukan busana pengayom, melainkan kostum politik yang dirancang untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Ambil contoh Anies Baswedan.

Cerita tentang pentas KPK yang disiapkan diam-diam sempat ramai.

Jaket jahitannya sudah ditata di ruang rias, tinggal dipakai.

Tapi akhirnya batal, konon katanya karena “ukuran dan warnanya tak cocok.”

Sutradara pertunjukan agaknya memiliki akal sehat yang membatasi kekacauan.

Ia tahu jika dipaksakan, penonton akan marah, bahkan pentas bisa runtuh.

Kemudian Airlangga Hartarto, si masinis kereta politik tiga zaman.

Pernah disiapkan jaket Zara melalui isu ekspor minyak goreng, tapi direnungkan di belakang layar. Ada tawaran.

“Lepas jabatan partai. Jaket disimpan.”

Ia mundur.

Drama selesai di balik tirai, bukan di ruang sidang.

Penguasa lama tahu kapan dan bagaimana mengganti manuver.

Lalu ketika jaket muncul kembali untuk Tom, kita bisa membaca memori kolektif.

Ada skrip residu kekuatan lama yang bergentayangan di atas panggung hukum hari ini, ada jaket Zara.

Apakah “laku” ini dibiarkan, dimusyawarahkan, atau karena rezim baru terlalu sibuk menyelesaikan pekerjaan lain? Itu terserah mereka.

Tapi cerita tentang penguasa lama yang tetap membayang penguasa baru telah lama menjadi narasi kekuasaan yang abadi.

Tentu kita bisa membandingkan perilaku ini dengan tokoh sejarah lain.

Dari Agustus Romawi Kuno hingga Putin di Rusia

Di Romawi kuno, Augustus yang mengangkat Tiberius sebagai penerus--meski ia tidak menyukainya.

Ia mengawasi Tiberius sejak awal hingga wafatnya.

Ia bukan penguasa terbaik, tetapi rawan kehilangan kendali atas pewaris yang tak pernah ia cintai.

Kemudian ada Nursultan Nazarbayev, yang pensiun formal dari kursi presiden pada 2019, tetapi tetap menjadi Ketua Dewan Keamanan Nasional dan figur paling berpengaruh Kazakhstan.

Presiden Tokayev pun dianggap boneka loyal.

Atau Vladimir Putin, yang pada 2008 melepas kursi presiden ke Medvedev dan menjadi perdana menteri—tetap memegang kendali penuh.

Ia kembali ke kursi presiden pada 2012.

Meski secara formal turun panggung, ia tetap pengendali narasi rezim.

Dalam konteks Indonesia, analogi ini mengingatkan kita.

Seorang mantan tokoh yang memiliki jaringan, loyalis, dan akses kelembagaan bisa tetap berkuasa dari balik layar.

Ia menentukan siapa yang dipakaikan jaket, siapa yang diawasi, dan siapa yang diselamatkan atau dibuang.

Lalu pertanyaannya, apakah kita tengah menyaksikan bentuk baru dari zombie politik?

Jika zombie biasa hanya keluar malam dan kembali ke liang sebelum fajar, kini ia bebas berkeliaran di siang bolong, matahari seakan kehilangan kuasa menyucikan mereka.

Ia hadir di depan kamera, di ruang sidang, di hadapan pasal dan surat dakwaan, tanpa takut akan cahaya.

Ini bukan zombie biasa.

Ini generasi mutasi, yang berpura-pura dalam berbagai bentuk kamuflase.

Zombie berjalan bukan atas dasar kebenaran, melainkan pesanan.

Mereka membawa berkas, bukan darah, undang-undang, bukan ancaman fisik.

Teror mereka canggih dan sah secara legal.

Ini bukan horor.

Ini mimpi buruk yang sedang dilembagakan.

Bayangkan makhluk seperti leak, buta ijo, atau sabat, roh gaib dalam budaya Jawa, Bali, dan Aceh yang bisa dipelihara manusia demi kekayaan dan atau kekuasaan.

Namun mereka bakal membalikkan diri jika perjanjian dilanggar atau tuannya lalai memberi tumbal.

Sang pelindung bisa menjadi pemangsa.

Dan itulah yang mulai terlihat hari ini.

Hukum yang dulu dijadikan peliharaan politik kini berjalan liar, tanpa kendali moral, membabi buta menyerang bukan karena kesalahan, tetapi karena ketidakpatuhan.

Jika ini bukan kutukan, maka ini adalah panen dari benih yang ditanam sendiri, panen balasan dari kekuasaan yang terlalu percaya diri bermain api, tapi lupa bahwa asapnya bisa menyesakkan dirinya sendiri, bahkan   banyak orang lain di ujungnya sekalipun.

Baca juga: Divonis 4,5 Tahun Penjara, Ini 4 Pertimbangan Hakim yang Memberatkan Tom Lembong

Pengkhianatan dari Dalam?

Tom Lembong mungkin hanya satu nama hari ini.

Namun sejarah menunjukkan.

Sekali hukum berubah menjadi panggung kekuasaan, semua orang bisa menjadi korban berikutnya.

Bukan karena melanggar hukum, tapi karena tidak pas dengan skrip “dress-code” yang diinginkan.

Seperti dalam banyak kekaisaran, kezaliman yang dibungkus rapi tidak dihancurkan oleh musuh luar, melainkan oleh aroma kebusukan dari dalam yang tak lagi bisa disembunyikan.

Roma tidak runtuh oleh panah, tapi oleh pengkhianatan dari dalam istana.

Ketika hukum melepaskan akar moralnya, ia tak lagi alat keadilan, melainkan kostum politik—dipakai bukan untuk melindungi, tetapi untuk menyamarkan luka.

Pada saat itu, kita tak lagi berada dalam sistem hukum, melainkan dalam tirani paling licik.

Ia adalah tirani yang berpura-pura adil.

Sebagaimana pernah diperingatkan oleh Montesquieu: “Tak ada tirani yang lebih kejam daripada yang dijalankan atas nama hukum dan berlindung di balik panji-panji keadilan.”

Maka selama jaket Zara itu dipakaikan tanpa ukuran dan makna, selama zombie itu bebas berjalan di siang hari tanpa takut, kita sedang menuliskan tragedi baru dalam sejarah bangsa—negara yang sebenarnya sudah terlalu penuh dengan luka.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.