Perpu Solusi Perpanjangan Dana Otsus Aceh

Perpu adalah kewenangan Presiden.

Presiden dapat menerbitkan suatu Perpu dengan pertimbangan kegentingan yang dinilai secara subjektif.        

Bila Presiden menerbitkan sebuah perpu maka perpu tersebut harus segera dibahas dan disidangkan oleh DPR RI untuk disetujui ataupun ditolak.

Bila disetujui maka perpu tersebut menjadi Undang-Undang dan apabila ditolak maka perpu tersebut harus ditarik.

Meskipun Perpu tersebut belum dibahas oleh DPR, konsekuensi hukum dari Perpu itu sudah ada.

Artinya, Perpu tersebut sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan UU sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011.

Maka apabila Presiden menilai secara subjektif bahwa perpanjangan dana otsus Aceh adalah suatu kegentingan bagi negara demi merawat perdamaian dan memberi rasa keadilan serta demi keutuhan NKRI maka Perpu adalah sebuah jalan yang sangat memungkinkan.

Setidaknya ada 4 keuntungan bila dana otsus diperpanjang melalui perpu:

1. Bahwa Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Muzakkir Manaf punya nilai tawar yang baik dengan Presiden Prabowo Subianto
2. Bahwa Aceh punya posisi tersendiri bagi pribadi Presiden Prabowo
3. Bahwa sebagian besar Fraksi-Fraksi di DPR RI adalah koalisi Pemerintah sehingga apabila Pemerintah mengajukan perpu kemungkinan besar akan disetujui oleh DPR RI
4. Bahwa perpu bisa segera berlaku ketika diterbitkan sebelum disetujui atau ditolek oleh DPR RI

Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh?

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus melibatkan para ulama, tokoh nasional, cendikiawan dan unsur masyarakat lainnya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto guna meyakinkan Presiden bahwa betapa penting dan gentingnya perpanjangan Dana Otsus Aceh yang karenanya diperlukan perpu.

Perpu sebagai solusi yang bisa menggaransi dan mempercepat perpanjangan Dana Otsus Aceh.

Baca juga: VIDEO Aceh Bakal Alami Masalah Serius, Jika Dana Otsus Tak Diperpanjang

Kesimpulan

Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh Presiden yang kedudukannya setara undang-undang.

Perpu adalah kewenangan Presiden yang langsung berlaku ketika diterbitkan. Karena itu perpu bisa menjadi solusi untuk perpanjangan dana otsus aceh.(*) 

*) PENULIS adalah Ketua Komisi A DPRD Provinsi Aceh 2006-2009, Sekretaris Pansus Perumusan Draft RUU Pemerintahan Aceh 2006, Sekretaris Pansus Advokasi RUU Pemerintahan Aceh 2006.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI