26 Tahun Keistimewaan Aceh: Menyoal Keseriusan Pemda-DPRA dalam Mengembalikan Kejayaan Pendidikan

Oleh: Maysarah Hasani

Sejak tahun 1999 atau 26 tahun lalu Aceh resmi menyandang gelar Daerah Istimewa. Tak tanggung-tanggung, status Keistimewaan Aceh ditabalkan dalam payang hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 44/1999.

Adapun Keistimewaan Aceh meliputi bidang agama (Islam), pendidikan, adat dan kebudayaan, serta peranan ulama dalam kebijakan daerah. Artikel ini fokus membahas keistimewaan Aceh dalam aspek pendidikan.

Dalam amatan kami, selama ini sangat jarang Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh dan DPRA berbicara mengenai keistimewaan Aceh dalam aspek pendidikan, sehingga sebagian besar Generasi Zoomer (Gen Z) dan Gen Alpha tak paham mengenai status ini.

Beruntung, pada Hari Minggu sore (10/07/2025), anggota DPRA yaitu Khalid S.PdI, atas nama rakyat Aceh berbicara mengenai keitimewaan Aceh aspek pendidikan dalam acara penyambuntan mahasiswa asing di Museum Manuskrip Aceh milik Tarmizi A Hamid.

Dalam acara yang dipandu oleh dosen UIN Ar-Raniry, Hasan Basri M Nur, Khalid berjanji akan menyuarakan isu keistimewaan Aceh bidang pendidikan kepada instansi terkait agar menjadi perhatian. (Baca: Diterima Anggota DPRA Khalid, Mahasiswa Thailand: Terima Kasih Aceh).

Pada lalu kemajuan pendidikan Aceh sangat tinggi terutama pada masa Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin. Banyak pelajar dari negara-negara Melayu belajar di Aceh.

Baca juga: Usia Berapa Anak Harus Dipisahkan Tidurnya? dr Boyke Beberkan Fakta Mengejutkan

Seperti yang disebutkan dalam jurnal Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin dalam Memajukan Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam, dijelaskan bahwa sultan Iskandar muda merupakan salah satu dari 35 raja/ratu yang pernah memerintah Kerajaan Aceh Darussalam. (Lihat, https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/index).

Iskandar Muda dan Sang Puterinya Safiatuddin berhasil mengantarkan kerajaan ke puncak kegemilangannya. Kegemilangan Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Iskandar Muda terjadi dalam semua aspek; politik dan hegemoninya di Asia Tenggara, ekonomi dan pendidikan.

Digambarkan, Aceh kala itu termasuk satu dari lima kerajaan paling berpengaruh dalam dunia Islam bersama Turki Utsmani di Istanbul, Safawi di Persia, Mugal di India dan Maroko (Adan, 2013: 63).

Sulthanah Safiatuddin melanjutkan pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1636–1641) yang merupakan suksesor dari Sultan Agung Iskandar Muda (1607–1636) yang berhasil membawa Aceh ke puncak (zenith) kemajuan peradaban Islam di Asia Tenggara (Syafaah, 2017:117).

Sektor kemajuan pendidikan masa itu  terjadi pada dua hal, yaitu kemajuan Sumber Dayah Manusia (SDM) dan kemajuan Kemajuan Pembangunan Infrastuktur Kependidikan. 
Terbukti dengan pogram Sulthanah Safiatuddin yang seharusnya terus dilestarikan, diantara pogram tersebut yaitu:

Pertama, mengangkat guru besar asing untuk menjadi Qadhi Malikul Adil dan Mufti Muaddam yaitu Syeih Nuruddin Ar-Raniry dari Ranir, India (Hasbi Amiruddin, 2006: 35). Selain itu Syekh Abdul Qadir Ibnu Hajar dari Makkah, Syekh Idrus Bayan berasal dari Baghdad dan Syekh dari berbagai daerah lainnya (Ajidar Matsyah, 2013 : 59).

Kedua, penguatan literasi. Sultanah Safiatuddin yang mempeloporinya sehingga  lahirkarya-karya ilmiah yang memiliki citarasa literasi yang tinggi (Musyaffa, 2018: 72). Karya tersebut seiring dengan kebijakan Sultanah Safiatuddin  yang telah mengundang ulama besar dari India Aceh yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniry. 

Nuruddin Ar-Raniry diminta untuk menulis buku-buku tentang Islam, filsafah, hukum, sastra dan lain-lain. Sejumlah karya tulis peninggalan Nuruddin Ar-Raniry masih dapat dibaca hingga zaman modern sekarang ini (Majid, 2015: 180).

Baca juga: 10 Senjata Militer Mematikan yang Hanya Dimiliki Rusia: Kekuatannya Lebih Kuat dari Fat Man AS