Langkah Pemkab Abdya Sikapi Isu Kelangkaan Gas Elpiji Subsidi

“Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama dengan agen, untuk melakukan pengawasan terhadap pangkalan-pangkalan nakal. Jika terbukti, maka izin operasional pangkalan akan dicabut,” tegas Zedi.

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Pemerintah Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) terus melalukan berbagai upaya terkait isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di tengah-tengah masyarakat. 

Kepala Diskop UKM Perindag Abdya Zedi Saputra dalam wawancara eksklusif dengan Serambinews.com, Kamis (14/8/2025) mengatakan, terkait isu kelangkaan gas elpiji subsidi tersebut, pemerintah daerah pada, 25 Juli 2025 lalu telah memanggil tiga agen penyalur resmi untuk mendengarkan langsung terkait isu kelangkaan gas melon tersebut.

Pada rapat pertemuan itu, kata Zedi, turut hadir Plh Asisten II Setdakab Abdya, Hamdi, Kabag Ekonomi, Khazanah, Kabid Perdagangan Diskop UMK Perindag, T. Indra, Kabid Penegakan Hukum Satpol PP, Ridwan, perwakilan Polres Abdya, Agen Penyalur PT. Suria Meukat Gah, Mustajab, PT Gah Lhee Kilo, Reza Iskandar, dan PT. Ujong Raja Kuala Batu, Ahmad Danil.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta dan mendengarkan langsung klarifikasi dari para agen penyalur, terkait perkembangan penyaluran gas elpiji subsidi dari pangkalan ke masyarakat.

Hal ini dilakukan, mengingat banyaknya keluhan masyarakat Abdya terkait kelangkaan dan penjualan gas elpiji subsidi di pangkalan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Menurut klarifikasi mereka, di Kabupaten Abdya tidak ada terjadinya kelangkaan gas, yang ada hanya kepanikan dari masyarakat atas isu kelangkaan gas elpiji subsidi,” ujar Zedi.

Ia menyebutkan, kuota gas elpiji 3 kilogram dari Pertamina untuk Kabupaten Abdya pada tahun 2025 mencapai 2.989 metrik ton atau 996.333 buah tabung.

“Jika kita lihat dari jumlah kuotanya yang mencapai 996.333 tabung, tidak mungkin terjadinya kelangkaan gas 3 kilogram di Abdya,” kata Zedi.

Sebenarnya, sambung Zedi, yang ditemukan agen di lapangan adalah pihak pangkalan tidak menjalankan mekanisme dan prosedur penyaluran gas, sesuai teknis yang disepakati dengan agen.

“Maka terjadilah penyaluran gas subsidi tidak tepat sasaran. Sebab, gas ini juga dijual kepada orang yang tidak berhak mendapatkan gas tersebut,” ucap Zedi. 

Baca juga: DPRK Abdya Minta Warga Melapor Jika Ada Permainan Gas Elpiji Subsidi di Pangkalan

Selain itu, sambungnya, juga ada masyarakat yang menimbun gas di rumah masing-masing karena kepanikan isu kelangkaan gas.

“Misal, per rumah ada tabung gas elpiji subsidi 5 buah, jadi mereka langsung mengambil kelima-limanya. Otomatis, yang lain tidak kebagian. Ini sebenarnya yang terjadi,” jelas Zedi.

Sementara soal harga gas elpiji subsidi di atas HET, kata Zedi, pihak agen menyebutkan bahwa itu tidak dibenarkan, karena harga tersebut sudah ditetapkan sebesar Rp 22.500 per tabung.