Pajak Sama Mulianya dengan Zakat: Tafsir Baru atau Distorsi Syariat?

Berbeda dengan zakat, pajak lahir dari kesepakatan hukum dan legitimasi negara. 

Pajak dipungut untuk membiayai infrastruktur, gaji aparatur, layanan publik, dan subsidi sosial. 

Ia bersifat duniawi, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan fiskal. 

Pajak tidak mengenal nisab, haul, atau mustahik, melainkan diukur melalui proporsionalitas, efektivitas, dan keadilan distributif.

Dalam perspektif fikih, pajak termasuk maslahah mursalah, ditoleransi sejauh memberi manfaat nyata. 

Kaidah klasik menyatakan: taṣarruf al-imām ‘ala ar-ra‘iyyah manūṭun bil-maṣlaḥah (kepemimpinan bergantung pada kemaslahatan rakyat). 

Rasulullah SAW memperingatkan: “Tidak akan masuk surga pemungut al-maks (pungutan zalim).”

Pajak sah bila adil dan proporsional; pengklaiman sakralitas otomatis tanpa evaluasi etis adalah distorsi.

Sejarah menegaskan perbedaan ini. 

Pada era Abbasiyah dan Utsmani, pendapatan negara bersumber dari pajak seperti kharaj dan jizyah, sementara zakat tetap eksis sebagai ibadah. 

Di era modern, Arab Saudi memisahkan zakat dari pajak, sedangkan Malaysia mengintegrasikan keduanya melalui tax rebate, tanpa menyamakan status.

Realitas Kontemporer dan Kontroversi

Forum nasional terakhir menampilkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa zakat, wakaf, dan pajak memiliki tujuan sosial yang sama. 

Meski berniat harmonisasi, klaim ini menimbulkan protes publik. 

Majelis Ulama Indonesia menegaskan: zakat adalah kewajiban transendental umat Islam, bersumber dari wahyu, dan memiliki dimensi ibadah yang tidak dapat digantikan.