Baca tanpa iklan
Laporan Fikar W.Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wagub Aceh yang kini Ketua Umum Partai SIRA, Muhammad Nazar minta keikhalasan DPRA menerima Pergub APBA 2018, mengingat rakyat Aceh sudah lama menanti dimulainya pembangunan.
“Idealnya memang APBA lewat qanun. Namun, karena waktu terus berjalan dan rakyat Aceh sudah lama menunggu, maka tahun 2018 ini Pergub sebaiknya diterima secara ikhlas,” kata Muhammad Nazar yang menjabat Wagub Aceh 2007-2012.
Baca: Dirjen di Kemendagri: DPRA tak Hadir, Tidak Pengaruhi Putusan Mendagri Sahkan Pergub APBA 2018
Baca: APBA Dijalankan dengan Pergub
Baca: Dirjen Bina Anggaran Kemendagri Masih Lakukan Klarifikasi Teknis APBA dengan Tim TAPA
Menurut Nazar, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti, akibat belum ada kesepahaman antara ekskutif dan legislatif.
"Jika eksekutif dan legislatif Aceh tidak menemukan jalan keluar lewat kesepakatan qanun, maka Pergub jalannya daripada rakyat menderita terlalu lama," ujarnya.
Baca: MaTA: RAPBA Molor Lagi, Ekonomi Rakyat Kian Terjepit
Baca: DPRA Ancam Gugat Gubernur Jika Pergubkan RAPBA, Begini Kata Pakar Hukum Unsyiah
Baca: Irwandi akan Lantik Pejabat Eselon II Setelah Terbit Pergub APBA 2018
Saat ini yang paling penting disiapkan langkah-langkah pengawasan ketat oleh DPRA maupun publik dalam realisasi APBA yang dipergubkan itu.
Gubernur sendiri sudah mempersilakan awasi pelaksanaan Pergub APBA secara lebih ketat.
Baca: Irwan Djohan Bongkar Penyebab Terlambatnya Pengesahan APBA 2018, Ada yang Sibuk Pada Rp 1,7 Triliun
Baca: Alokasikan Rp 7 Miliar pada RAPBA 2018, Gubernur Irwandi Yusuf Lanjutkan Subsidi Trans Koetaradja
Baca: Mendagri Undang DPRA Untuk Bahas Terkait Usulan Pergub RAPBA 2018, Ini Lima Anggota Dewan ke Jakarta
"Dalam rangka pengawasan, pola ini akan jauh lebih ketat, sebab DPRA tentu tak main-main melakukan pegawasan," kata Nazar.
Di masa mendatang, Nazar mengharapkan pembahasan RAPBA dilakukan lebih awal oleh DPRA dan Gubernur Aceh dengan kapasitas dan integritas yang memadai untuk kemidian disahkan bersama.
Baca: APBA dan Elite yang Tuli
Baca: RAPBA Mau Diapakan Lagi?
Baca: APBA 2018 belum Disahkan, Mahasiswa Nilai DPRA - Pemerintah Aceh Lambat dan Tidak Serius
"Ke depan kita harapkan dibangun komunikasi yang baik dan produktif untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan jangka pendek pribadi, seperti berebut dana aspirasi yang tidak ada dalam aturan. Sayangi Aceh dan rakyatnya, apalagi dana otonomi khusus Aceh tidak lama lagi," demikian Muhammad Nazar.(*)