Prabowo, Mualem, Tiga Bupati, dan “Ground Truth”

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Di kompleks pelatihan dan pendidikan militer bergengsi AS, Fort Bragg, North Carolina, kepemimpinan militer tidak dibentuk melalui retorika atau optimisme kosong. 

Ia ditempa melalui tekanan ekstrem, keterbatasan sumber daya, dan simulasi kegagalan. 

Di sana, seorang perwira diajarkan satu prinsip yang berulang kali ditekankan: laporan bisa rapi, peta bisa lengkap, angka bisa meyakinkan—tetapi semua itu tidak pernah sepenuhnya mewakili kenyataan. 

Kebenaran sesungguhnya hanya ditemukan di lapangan. 

Prinsip ini dikenal sebagai ground truth.

Di Fort Bragg pula Prabowo Subianto, pada masanya, belajar menjadi pemimpin militer. 

Bukan sekadar belajar memimpin pasukan, tetapi belajar memahami bahwa keputusan strategis yang diambil tanpa memahami realitas lapangan berisiko menciptakan ilusi kendali. 

Dalam dunia militer, ilusi seperti itu bisa berakibat fatal.

Naluri inilah yang kembali bekerja ketika Indonesia menghadapi Siklon Senyar25 di Aceh.

Baca juga: Siklon Senyar 25 dan Keputusan Sementara Prabowo: Berkaca dari Bush dan Katrina

Namun sebelum presiden hadir di lapangan, suara kejujuran sudah lebih dulu datang dari daerah. 

Dan menariknya, suara itu muncul bukan dari satu orang, melainkan dari beberapa kepala daerah dengan nada yang hampir seragam.

Bupati Aceh Utara, Bupati Pidie Jaya, dan Bupati Aceh Selatan secara terbuka menyampaikan pernyataan yang jarang terdengar dari pejabat publik: mereka tidak mampu. 

Tidak mampu bukan dalam arti menyerah, melainkan dalam arti mengakui batas. 
Batas sumber daya, batas kewenangan, dan batas kapasitas institusional pemerintahan daerah. 

Jalan terputus, jembatan rusak, listrik padam, komunikasi lumpuh, logistik tersendat, dan aparatur lokal bekerja dalam kondisi yang jauh melampaui daya tahan normal birokrasi.