Mualem: Berobat seperti Biasa, Pergub JKA Dicabut

Dari informasi yang diterima Serambi, pertemuan berlangsung di kediaman Bunda Salma, sapaan akrab Salmawati, di kawasan Lampineung. 

Bunda Salma yang dikonfirmasi Serambi melalui WhastApp (WA) mengatakan, keputusan yang diambil Mualem semata-mata untuk kemaslahatan rakyat Aceh. “Dicabutnya Pergub bukti cinta Mualem kepada rakyat,” kata Bunda Salma.  

Namun demikian, Bunda Salma berpandangan sebenarnya Pergub JKA tidak perlu dicabut karena bukan bermaksud menghapus JKA. “Mana mungkin Mualem mau sengsarakan rakyat,” katanya. 

Akan tetapi, lanjut Bunda Salma, ada pihak-pihak yang sengaja mau menggoyang pemerintahan Mualem dengan isu JKA. “Isu ini sengaja digoyang oleh pihak lawan biar kisruh,” tutupnya.(mas)

=======

Ketua DPRA Beri Apresiasi

Ketua DPRA, Zulfadhli alias Abang Samalanga, mengapresiasi keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Senin (18/5/2026). Menurut Abang Samalanga, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan Mualem kepada masyarakat Aceh. “Pencabutan ini bentuk kecintaan Mualem kepada rakyat Aceh selaku Pemimpin Aceh,” kata Abang Samalanga.

Ia menilai, keputusan mencabut pergub tersebut juga menunjukkan sikap responsif Pemerintah Aceh terhadap berbagai masukan dan aspirasi publik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai wakil rakyat, Abang Samalanga juga menyampaikan terima kasih atas niat baik dan ketulusan esk Panglima GAM itu dalam mengambil kebijakan tersebut.

Selain itu, ia turut mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang ikut mengawal kebijakan Pemerintah Aceh, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, OKP, ulama hingga berbagai pihak lainnya.

“Secara khusus, kami juga berterima kasih kepada semua komponen masyarakat, mulai mahasiswa, ormas dan OKP, para ulama dan seluruh pihak atas berbagai saran dan masukan kepada Pemerintahan Aceh dalam mengawal Pemerintahan ini,” ujarnya.

Abang Samalanga menambahkan, berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan pemerintah demi mewujudkan Aceh yang lebih baik.

Ia berharap, ke depan setiap kebijakan strategis Pemerintah Aceh dapat dipertimbangkan secara matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Kita juga berharap ke depan, berbagai kebijakan dan regulasi isu-isu strategis dapat dipertimbangkan secara baik dan cermat oleh pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Aceh dengan melibatkan pihak dan mitra strategis demi kenyamanan dan kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya.(ra)