Anggota DPR RI Ghufran Ajukan Program Pembangunan Strategis untuk Kota Subulussalam ke Pusat

Ringkasan Berita:• Ghufran (Komisi V DPR RI) mengusulkan tujuh program strategis ke pemerintah pusat untuk APBN 2026, sebagian besar untuk pembangunan Kota Subulussalam.

• Usulan mencakup program transportasi (UPPKB, DED Terminal Batoh, studi kelayakan pelabuhan) dan infrastruktur PUPR senilai total Rp 210,92 miliar.

• Ia menegaskan bahwa seluruh usulan berasal dari aspirasi masyarakat dan penting untuk meningkatkan layanan publik serta konektivitas wilayah Barat–Selatan Aceh.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Subulussalam 

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Ghufran, mengajukan dua paket besar usulan program strategis kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Usulan tersebut ditujukan kepada dua kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Total ada tujuh program prioritas yang diusulkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Dari jumlah itu, lima di antaranya usulan untuk program pembangunan Kota Subulussalam.

Pertama usulan ke Kementerian Perhubungan dilakukan Ghufran pada 18 November 2025, dengan mengirimkan surat bernomor 44/GF/DPR-RI/XI/2025 yang berisi tiga program prioritas sektor transportasi. 

Ia menyebutkan, seluruh usulan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima melalui kunjungan kerja dan penyampaian langsung ke ruang fraksi.

Baca juga: Lapangan Beringin Ikon di Tengah Kota Subulussalam 

Tiga program strategis yang diajukan antara lain Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kota Subulussalam dengan usulan anggaran Rp 4 miliar.

Kemudian penyusunan DED Pengembangan Terminal Tipe A Batoh, Kota Banda Aceh.

Berikutnya studi kelayakan pelabuhan penyeberangan lintas Barat–Selatan, yang dinilai krusial untuk memperkuat konektivitas wilayah Barat–Selatan Aceh.

Ghufran menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan peningkatan layanan transportasi dan penguatan infrastruktur mobilitas di Aceh.

“Demikian surat rekomendasi ini saya sampaikan. Agar kiranya dapat segera ditindaklanjuti,” tulisnya dalam penutup surat tersebut.

Kedua usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum. 

Baca juga: Perjuangan HRB Selesaikan Konflik Agraria di Subulussalam Temui Titik Terang 

Sehari sebelumnya, pada 17 November 2025, Ghufran mengajukan usulan program pembangunan infrastruktur melalui surat bernomor 36/GF/DPR-RI/XI/2025 kepada Kementerian PUPR. 

Usulan tersebut mencakup empat program besar untuk Kota Subulussalam, dengan total nilai Rp 210,92 miliar.

Rinciannya usulan Program untuk Subulussalam

• Pembangunan SPAM IKK Simpang Kiri berkapasitas 80 liter/detik senilai Rp 63 miliar.
• Pembangunan Jalan Ginasing–Kuta Beringin–Lae Pemualen senilai Rp 32,92 miliar.
•  Pembangunan Jalan Oboh (Rundeng) – Sepang (Longkib) dengan nilai Rp 80 miliar.
• Pembangunan Jembatan Muara Lae Kombih pada ruas Jalan Siperkas–Rundeng senilai Rp 35 miliar.
• Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kota Subulussalam dengan usulan anggaran Rp 4 miliar.