Mengadu ke DPRA, Buruh Aceh Minta Perkuat Perlindungan hingga Kesejahteraan Bagi Pekerja

Memohon dukungan DPRA untuk mendorong Pemerintah Aceh menetapkan UMSP/UMSK sektor kelistrikan, mengingat tingginya risiko kerja, kompetensi teknis, dan tanggung jawab sektor tersebut.

8. Inspeksi Rutin terhadap Perusahaan di Aceh

Merekomendasikan agar pengawas ketenagakerjaan melakukan inspeksi minimal dua kali dalam setahun pada seluruh perusahaan termasuk perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) untuk memastikan kepatuhan terhadap norma upah, status kerja, dan jaminan sosial.

9. Pembangunan Sistem Keterbukaan Informasi Ketenagakerjaan Berbasis Digital

Mendorong adanya platform digital keterbukaan informasi ketenagakerjaan yang komperhensif baik terkait informasi peluang lapangan kerja dan juga informasi lain seperti ketentuan dasar yang memuat standar hak-hak pekerja (upah, jam kerja, K3, jaminan sosial, cuti, status kerja), yang dapat diakses oleh: Pengawas,Perusahaan, Pekerja,Serikat pekerja,Masyarakat umum yang bertujuan pada sistem ini adalah meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan.

10. Mendorong Pembentukan Serikat Pekerja di Perusahaan

Meminta DPRA mendorong Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan dan memfasilitasi pembentukan serikat pekerja di perusahaan-perusahaan yang belum memilikinya, sebagai bagian penting dalam memperkuat posisi tawar pekerja dan mendukung efektivitas pengawasan ketenagakerjaan.(*)