Prabowo Usulkan "Two State Solution" untuk Damaikan Israel dan Palestina, Berikut Penjelasannya

Di akhir perang, Israel merebut wilayah tambahan dan Transyordania (sekarang Yordania) menempati West Bank dan Mesir menguasai Jalur Gaza. 

Akibatnya, ratusan ribu warga Palestina melarikan diri dan diusir serta berakhir sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan. 

Di sisi lain ratusan ribu orang Yahudi melarikan diri atau diusir dari negara-negara Arab lalu menetap di Israel. 

Kemudian, orang Palestina membentuk kelompok untuk memperjuangkan nasionalisme dan kemudian tergabung dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1964. 

Pada 1967, Perang Enam Hari membawa konflik antara Israel dan negara-negara Arab ke babak baru. 

Setelah pasukan Mesir dan Yordania mundur, Israel menguasai Jalur Gaza dan West Bank, termasuk Yerusalem Timur. Mereka juga merebut Semenanjung Sinai yang tidak diklaim oleh Palestina. 

Pada 1979, wilayah itu dikembalikan kepada Mesir dalam perjanjian damai Camp David. Perjanjian itu mengokohkan prinsip "tanah untuk perdamaian" dan menjadi dasar two state solution. 

Di bawah pendudukan Israel, Palestina melakukan pemberontakan yang dikenal dengan nama "intifada" pertama pada 1987. 

Kala itu, Menteri Pertahanan Israel Yitzhak Rabin akan memberikan tindakan keras, tetapi semangat Palestina meyakinkan bahwa perdamaian tidak akan tercapai tanpa pengakuan dan negosiasi kedua belah pihak.

Baca juga: VIDEO Detik-detik Suara Presiden Prabowo Hilang dalam Saluran Streaming PBB

Proses perdamaian Oslo 

Pada tahun 1990-an, perjanjian antara pemimpin Israel dan Palestina di  Oslo melalui proses menuju two state solution secara bertahap. 

Pada awalnya, mereka berencana menyelesaikan semua negosiasi dan menerapkan usulan itu sebelum masuk ke era 2000-an. 

Kendati awalnya menjanjikan, ketidakpuasan dan minimnya rasa percaya menyebabkan prosesnya tertunda hingga akhirnya mandek. 

Pada tahun 1993, Israel dan PLO menandatangani Deklarasi Prinsip (Oslo Accords).

Perdana Menteri Palestina pada saat itu mengakui hak Israel eksis dan menerima Resolusi PBB 242 dan 338 (yang menyerukan perdamaian abadi dengan penarikan Israel ke batas pra-1967), serta menolak kekerasan dan terorisme.

Dalam lima tahun, mereka merencanakan pemerintahan Palestina yang berdiri sendiri. Isu-isu seperti Yerusalem, perbatasan, pemukiman Yahudi, dan pengungsi Palestina akan dibahas kemudian hari.