PB HUDA Audiensi dengan TA Khalid, Dorong Penguatan Syariat Islam dalam Revisi UUPA

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) melakukan audiensi dengan Ketua Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh (Forbes Aceh) TA Khalid, di kediamannya di Banda Aceh, Senin (20/8/2025).

Pertemuan ini bertujuan membahas perkembangan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan menyampaikan aspirasi ulama dayah, agar revisi tersebut tetap berpijak pada semangat penguatan Syariat Islam di Aceh.

Ketua Umum PB HUDA, Abiya Dr Tgk H Anwar Usman, menyampaikan bahwa HUDA memandang revisi UUPA bukan semata urusan teknis pemerintahan.

Tetapi menyangkut jati diri Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam. Karena itu, setiap perubahan dalam UUPA harus diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam.

“Revisi UUPA perlu menjaga dan memperkuat syariat Islam sebagai landasan moral, hukum, dan arah kebijakan pembangunan di Aceh,"

"Jangan sampai ada pasal atau kebijakan yang melemahkan posisi Syariat Islam,” ujar ulama yang akrab disapa Abiya Kuta Krueng ini.

Abiya Kuta Krueng juga menegaskan bahwa ulama dayah sebagai pewaris tradisi keilmuan Islam memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan masyarakat Aceh.

Baca juga: Aduh! Tujuh Orang Terjangkit HIV di Aceh Tamiang, Kini Dirawat di RSUD

Baca juga: 101 PPPK & CPNS Lulusan IPDN  di Aceh Besar Terima SK Pengangkatan, Bupati Singgung Soal Perceraian

Dalam kesempatan tersebut, PB HUDA juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Forbes DPR–DPD RI asal Aceh yang tengah memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus). 

PB HUDA menilai bahwa keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk mendukung berbagai program pembanguan Aceh di bidang sosial dan pendidikan.

Termasuk pengembangan dayah sebagai pusat pembentukan akhlak dan pengkaderan ulama di Aceh.

Soal Pendidikan Dayah

Selain membahas revisi UUPA dan dana Otsus, PB HUDA juga mengangkat isu penting lainnya, yaitu pentingnya penempatan pendidikan dayah di komisi yang menangani pendidikan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam diskusi itu, PB HUDA juga menyampaikan agar melalui revisi UUPA, pemerintah dapat menegaskan posisi dayah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa.

Selain itu, dalam pertemuan ini PB HUDA dan TA Khalid juga membahas berbagai pasal lainnya dalam draft revisi UUPA termasuk zakat sebagai pengurang pajak dan sebagainya.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini juga menjadi ajang silaturahmi antara ulama dan wakil rakyat. 

Ketua Forbes Aceh TA Khalid, menyambut baik kedatangan rombongan PB HUDA dan menyampaikan apresiasi atas perhatian para ulama terhadap proses revisi UUPA serta perjuangan dana Otsus.

Baca juga: BREAKING NEWS - Speedboat Bawa Warga Asing Karam di Perairan Pulau Banyak

Baca juga: VIDEO Juta Orang Turun ke Jalan! Badai Protes "No Kings" Amerika Mengguncang Trump