Fadli Zon Bantah Soeharto Terlibat Peristiwa 1965, Mana Buktinya?

Ringkasan Berita:

• Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon membantah keterlibatan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam Peristiwa 1965.
• Fadli Zon pun menolak penyebutan pembunuhan massal 1965-1966 sebagai genosida.
• Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim tak ada bukti Soeharto terlibat Peristiwa 1965.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon membantah keterlibatan Presiden ke-2 RI Soeharto dalam Peristiwa 1965.

Fadli Zon pun menolak penyebutan pembunuhan massal 1965-1966 sebagai genosida.

Bantahan tersebut disampaikan Fadli Zon sehubungan polemik pengusulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim tak ada bukti Soeharto terlibat Peristiwa 1965.

Sebelumnya, guru besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis-Suseno menyatakan Soeharto tak layak diberi gelar Pahlawan Nasional.

Magnis menyorot berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada era Soeharto, termasuk genosida 1965-1966.

"Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti," kata Fadli Zon usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11).

"Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu."

Fadli Zon pun mempertanyakan apa bukti Soeharto terlibat pembunuhan massal 1965-1966.

Menurutnya, Soeharto telah dianggap layak diusulkan menjadi Pahlawan Nasional melalui proses sejak tingkat kabupaten/kota.

"Apa? Faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya (Soeharto terlibat Peristiwa 1965)?" kata Fadli Zon dikutip laporan jurnalis Kompas TV, Alfania Octavia.

"Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data, gitu. Ada enggak (bukti)? Enggak ada kan? Saya kira itu." 

Baca juga: PDI-P Kukuh Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Pelanggaran HAM Jadi Alasan

Jelang Hari Pahlawan 10 November, kritik terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto semakin meluas.

Kalangan akademisi dan aktivis menyuarakan penolakan dalam konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (4/11).