Alasan di Balik Penetapan Soeharto dan 9 Tokoh Lainnya Jadi Pahlawan Nasional, Penuh Pro dan Kontra

Pemberian gelar pahlawan nasional ini menjadi topik hangat karena menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Editor: Amirullah
KOMPAS/JB SURATNO
USULAN PAHLAWAN NASIONAL - Presiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998. Pro dan kontra mencuat atas wacana pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 

Gus Mus juga menuturkan bahwa KH Sahal Mahfudh, salah satu tokoh NU terkemuka, pernah didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah yang memintanya menjadi penasihat partai.

“Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” ujarnya.

Ia menilai, banyak ulama yang berjasa besar bagi bangsa tidak pernah mengajukan gelar pahlawan karena ingin menjaga keikhlasan amal perjuangannya.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Gus Mus.

Bagi Gus Mus, mendukung pemberian gelar kepada Soeharto berarti mengabaikan sejarah kelam masa Orde Baru.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan tragedi di Losarang, Indramayu, pada Pemilu 1971—basis kuat Partai NU—di mana warga mengalami intimidasi dan kekerasan politik.

Tragedi ini menurutnya menjadi bukti bahwa masa pemerintahan Orde Baru tidak lepas dari praktik penindasan terhadap sebagian kelompok masyarakat.

Dukungan dan Perspektif Lain

Namun di sisi lain, dukungan terhadap pemberian gelar ini juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mereka menilai jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi ekonomi tidak bisa diabaikan begitu saja.

Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, sejak 1967 hingga 1998, dan dianggap membawa negara keluar dari krisis ekonomi serta politik pada awal masa pemerintahannya.

Golkar, partai yang menjadi kendaraan politik utama Soeharto, juga menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo.

Menurut mereka, Soeharto memiliki jasa besar dalam memperkuat pemerintahan dan pembangunan nasional.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November memiliki makna simbolis.

Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, mengenang perjuangan arek-arek Surabaya tahun 1945. 

 

Artikel ini telah tayang di Kompas

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved