Lahan Jusuf Kalla Diserobot Mafia Tanah, James Riady Bantah Milik Lippo Group

Ringkasan Berita:

• Chairman Lippo Group James Riady membantah lahan sengketa yang bikin Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla meradang adalah milik Lippo Group.
• James mengatakan bahwa lahan berkonflik itu adalah milik perusahaan terbuka besutan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana perusahaan Lippo Group merupakan salah satu pemegang sahamnya.
• Oleh karena itu, James mengatakan dirinya yang mewakili Lippo Group tidak akan memberikan komentar terkait hal tersebut.

SERAMBINEWS.COM - Sengketa lahan di Makassar, Sulawesi Selatan, yang melibatkan Jusuf Kalla melalui PT Hadji Kalla melawan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dan pihak lain, telah menjadi sorotan nasional.

Chairman Lippo Group James Riady membantah lahan sengketa yang bikin Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla meradang adalah milik Lippo Group.

James mengatakan bahwa lahan berkonflik itu adalah milik perusahaan terbuka besutan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana perusahaan Lippo Group merupakan salah satu pemegang sahamnya.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda (pemerintah daerah) di daerah, yang namanya PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTD) Tbk, perusahaan terbuka, di mana Lippo salah satu pemegang saham, tapi itu perusahaan pemda," kata James saat ditemui di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Oleh karena itu, James mengatakan dirinya yang mewakili Lippo Group tidak akan memberikan komentar terkait hal tersebut.

 "Bukan enggak tahu masalah, artinya itu tanah itu bukan punya Lippo, jadi enggak ada kaitan dengan Lippo, jadi kita enggak ada komentar," ujarnya.

 
Ia juga membantah bahwa Lippo Group disebut menyerobot lahan milik PT Hadji Kalla, seperti yang disebut oleh Jusuf Kalla.

"Kamu percaya Lippo menyerobot tanah, kan enggak?," kata James.

Baca juga: VIDEO - Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla Murka di Makassar: Lahan Dirampas, Lippo Ditegas!

Jusuf Kalla Klaim Lahannya Diserobot Mafia tanah

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa mafia tanah harus dilawan bersama-sama, jika tidak ingin masyarakat lain juga menjadi korban.

Hal tersebut disampaikan JK saat ditanya mengenai sengketa lahan antara Hadji Kalla dengan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

"Itu praktik itu terjadi di mana-mana, dan kita harus lawan bersama-sama. Kalau tidak, ini merupakan masyarakat jadi korban, termasuk saya ini korban, tapi kan kita punya apa itu formal yang tidak bisa dibantah," ujar JK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).

JK menyebut, praktik penyerobotan lahan tidak hanya terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, melainkan di banyak tempat.

"Itu semua kriminal, semuanya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, rekayasa apa, memalsukan dokumen, memalsukan orang," ucap dia.