KPK Ungkap Indikasi Tanah Negara Dijual Oknum dalam Proyek Whoosh, Negara Alami Kerugian

Plt Deputi Penindakan dan Ekskusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mengatakan Proyek Whoosh adalah proyek pemerintah.

Editor: Mursal Ismail
Kompas.com/ Dian Erika
KERETA CEPAT WHOOSH - Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin (2/10/2023) sedang diparkir di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. (Kompas.com/ Dian Erika) 

Ringkasan Berita:
  • KPK menduga oknum menjual tanah milik negara kepada negara sendiri dalam proyek Whoosh demi keuntungan pribadi.
  • Ada indikasi mark up harga dalam proses pembebasan lahan, membuat negara dirugikan.
  • KPK masih menyelidiki lahan yang terlibat, sementara Mahfud MD menegaskan Luhut tidak terlibat karena baru menangani proyek itu sejak 2020.
 
 
 
 
 
 

SERAMBINEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan indikasi adanya penjualan tanah milik negara oleh oknum dalam pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). 

Dugaan praktik tersebut disertai mark up harga pembebasan lahan, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan lokasi dan pihak yang terlibat.

Plt Deputi Penindakan dan Ekskusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mengatakan proyek Whoosh adalah proyek pemerintah.

Di mana negara seharusnya tidak membayar untuk lahan yang merupakan miliknya.

 "Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," jelas Asep, Senin (10/11/2025).

"Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah, proyek negara, ya harusnya tidak bayar," imbuh dia.

Baca juga: VIDEO Peradi: Utang Whoosh Wajib Ditanggung Penerus, Bukan Selamatkan Jokowi!

Asep juga menyebut adanya dugaan mark up harga dalam proses pembebasan lahan.

Ia mengatakan, mark up harga pembebasan lahan menjadi motif bagi oknum-oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dari peoyek Whoosh.

"Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya."

 "Jadi bukan masalah prosesnya, (tapi) terkait dengan pembebasan lahan," kata Asep.

"Misalkan pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100. Kan jadi nggak wajar tuh, kembalikan dong, negara kan rugi," lanjutnya.

Meski demikian, KPK belum bisa menjelaskan secara detail, lahan mana saja yang saat ini tengah diperiksa.

Baca juga: Prabowo: Pemerintah Akan Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

"Apakah yang di Halim, yang dari Jakarta? Kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung, nah ataukah yang di Bandung itu di Tegalluar?

Tegalluar itu juga sudah sampai ke arah Cileunyi, apakah yang di sana? Ya, nanti kita sama-sama tunggu ya," pungkasnya, dilansir Kompas.com.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved