Pejabat Negara dan Refleksi “Sense of Humanity” Senyar25: Kepala BNPB dan Mendagri

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Bencana sering kali menjadi ujian paling awal sekaligus paling jujur bagi sebuah pemerintahan baru. Ia datang tanpa agenda politik, tanpa memberi ruang penyesuaian retorika, dan tanpa toleransi terhadap kesalahan bahasa.

Dalam situasi seperti itu, sense of humanity - rasa kemanusiaan, para pejabat publik diuji - bukan melalui pidato kenegaraan atau dokumen kebijakan, melainkan melalui kalimat-kalimat spontan yang diucapkan ketika nyawa manusia sedang dipertaruhkan.

Ujian Sensitivitas dan Bahasa Negara

Respons Kepala BNPB dan Menteri Dalam Negeri terhadap bencana Siklon Senyar25 di Aceh patut dibaca dalam kerangka ini: bukan sekadar sebagai kesalahan komunikasi individual, tetapi sebagai refleksi insting kekuasaan yang muncul di bawah tekanan.

Pernyataan yang terkesan meremehkan bantuan kemanusiaan dari Malaysia, serta kecenderungan menyalahkan media sosial karena dianggap “membesar-besarkan” bencana, mungkin akan dijelaskan sebagai miskomunikasi atau salah tafsir.

Penjelasan semacam itu lazim, bahkan hampir otomatis, dalam setiap kontroversi pejabat publik. Namun dalam studi kebencanaan dan etika kemanusiaan, yang diuji bukanlah niat, melainkan sensitivitas.

Bencana adalah ruang di mana bahasa negara tidak pernah netral. Setiap kalimat memiliki bobot moral, dan setiap nada defensif mudah terbaca sebagai jarak emosional antara negara dan warga yang menderita.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Internasional, Negara, dan HAM: Apa Beda Nargis Myanmar dan Senyar25 Aceh?

Solidaritas Global vs Kalkulasi Fiskal

Dalam sejarah pengelolaan bencana Indonesia pasca-Reformasi, terdapat satu konsensus implisit yang relatif mapan: negara merendahkan egonya ketika berhadapan dengan penderitaan massal.

Sejak tsunami Aceh 2004, Indonesia membangun reputasi sebagai negara yang relatif terbuka terhadap bantuan internasional, menghargai solidaritas lintas batas, dan menempatkan empati sebagai wajah resmi negara.

Bantuan, sekecil apa pun nilainya, diperlakukan sebagai ekspresi kemanusiaan, bukan sebagai angka yang perlu dikoreksi secara publik. Norma ini bukan sekadar etika, tetapi bagian dari strategi pemulihan kepercayaan - baik kepercayaan warga kepada negara, maupun kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Karena itu, ketika seorang pejabat tinggi negara membandingkan nilai bantuan asing dengan kapasitas anggaran nasional, yang terdengar bukanlah penegasan kemampuan, melainkan kegagalan membaca konteks.

Bantuan kemanusiaan tidak pernah dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan negara. Ia adalah simbol solidaritas.

Dalam logika kemanusiaan, membandingkan solidaritas dengan neraca fiskal adalah “category mistake “-kesalahan konseptual yang ironisnya sering dilakukan oleh negara yang merasa perlu menegaskan dirinya justru pada saat empati paling dibutuhkan.

Baca juga: Empat Belas Hari Terakhir: Masa Darurat sebagai Fondasi atau Jurang

Media Sosial dan Kontrol Narasi

Pernyataan Kepala BNPB yang menuding media sosial sebagai pihak yang “membesar-besarkan” bencana juga patut dibaca secara serius.

Dalam literatur manajemen bencana modern, media sosial dipahami sebagai “social early warning system”, Ia sering kali lebih cepat daripada laporan resmi, lebih jujur dalam menggambarkan penderitaan, dan lebih efektif dalam memobilisasi solidaritas.

Ketika otoritas mulai melihat media sosial sebagai masalah alih-alih sumber informasi, yang muncul bukanlah inovasi kebijakan, melainkan refleks lama: mengontrol narasi, bukan mengelola krisis.

Di titik ini, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah para pejabat tersebut “salah ucap”.

Pertanyaan yang lebih tidak nyaman-dan justru karena itu penting-adalah apakah dua pernyataan ini berdiri sebagai insiden terisolasi, atau justru sebagai sampel awal dari watak komunikasi kabinet secara keseluruhan.

Dalam ilmu sosial, peristiwa tunggal bisa diabaikan; pola tidak. Masalahnya, bencana tidak memberi cukup waktu untuk menunggu apakah sebuah pola akan terbentuk dengan rapi.

Bahasa pejabat publik jarang sepenuhnya personal. Ia adalah produk institusi. Ia lahir dari rapat, budaya birokrasi, asumsi bersama, dan kerangka berpikir yang telah dinormalisasi.

Ketika dua pejabat kunci dalam pengelolaan krisis - satu bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, yang lain atas urusan dalam negeri - menunjukkan sensitivitas yang serupa, publik wajar bertanya: ini kebetulan, atau koordinasi yang terlalu konsisten?

Baca juga: Negara yang tidak Menyebut Nasional, tetapi Menghadapi Krisis Nasional

Media Sosial dan Kontrol Narasi

Sarkasme sejarah sering bekerja melalui pengulangan. Negara yang berkali-kali menegaskan bahwa ia “mampu” biasanya sedang merasa tidak aman. 

Negara yang sibuk meluruskan persepsi publik sering kali lebih peduli pada citra daripada realitas.

Dalam konteks ini, pernyataan yang meremehkan bantuan asing dan menyalahkan media sosial dapat dibaca sebagai ekspresi kecemasan negara terhadap kehilangan kendali atas narasi. Ini bukan refleks baru; ia adalah refleks klasik kekuasaan.

Kabinet baru selalu membawa janji efisiensi, ketegasan, dan stabilitas. Namun ketegasan kerap disalahartikan sebagai ketidakpekaan, dan stabilitas sebagai ketenangan semu yang harus dijaga dari “keributan” publik.

Dalam logika semacam ini, penderitaan warga menjadi variabel yang perlu dikelola agar tidak mengganggu persepsi stabilitas.

Media sosial, alih-alih dipahami sebagai kanal aspirasi dan peringatan dini, diposisikan sebagai sumber gangguan. Bantuan internasional, alih-alih dibaca sebagai solidaritas, diperlakukan sebagai angka yang perlu “dikoreksi”.

Di sinilah sense of humanity diuji secara nyata. Ia bukan konsep abstrak yang bisa ditunda sampai situasi normal kembali.

Ia justru diuji ketika negara merasa terpojok, ketika sorotan publik terasa mengganggu, dan ketika empati dianggap berpotensi melemahkan wibawa.

Negara yang lulus ujian ini adalah negara yang mampu menahan diri-tidak defensif, tidak reaktif, dan tidak tergoda untuk mengoreksi empati publik dengan kalkulasi administratif.

Konteks Aceh membuat persoalan ini jauh dari netral. Aceh memiliki sejarah panjang di mana kontrol informasi, pembatasan akses, dan kecurigaan terhadap pihak luar dibungkus atas nama stabilitas.

Bahasa negara di wilayah ini selalu membawa beban sejarah. Karena itu, sensitivitas seharusnya berlipat, bukan berkurang. Ketika pejabat pusat berbicara dengan nada yang terkesan meremehkan atau menggurui, gema masa lalu segera terdengar -bahkan ketika niatnya diklaim berbeda.

Baca juga: Tahun Bencana: Keniscayaan Revisi APBA dan APBK 2026

Mendahulukan Kemanusiaan di Atas Citra

Jika pernyataan-pernyataan ini hanya salah ucap, maka koreksi seharusnya tidak berhenti pada klarifikasi pers.

Ia harus diikuti oleh refleksi institusional: bagaimana bahasa negara dibentuk, nilai apa yang mendominasi pengambilan keputusan, dan apakah empati benar-benar menjadi bagian dari “default setting” birokrasi. 

Jika ini sampel, maka persoalannya jauh lebih serius. Ia menandakan bahwa kabinet sedang membangun relasi dengan rakyat dalam situasi krisis melalui lensa yang keliru.

Dalam etika bencana, terdapat satu prinsip sederhana yang sering dilupakan: negara tidak boleh terlihat lebih sibuk membela citra dirinya daripada membela warganya.

Ketika pejabat lebih cepat meluruskan persepsi publik daripada mengakui penderitaan, publik tidak membutuhkan analisis yang rumit untuk membaca prioritas. Bahasa negara sudah cukup menjadi bukti.

Ujian ini datang di awal tahun kedua , di awal pemerintahan Prabowo. Itu bisa menjadi keuntungan.

Sejarah masih memberi ruang koreksi. Namun sejarah juga dikenal tidak sabar terhadap arogansi yang dibungkus efisiensi.

Jika bahasa yang muncul hari ini dibiarkan menjadi kebiasaan, maka yang dipertaruhkan di masa depan bukan hanya efektivitas penanganan bencana, tetapi legitimasi moral negara itu sendiri.

Pada akhirnya, publik tidak menuntut pejabat yang sempurna. Yang dituntut jauh lebih sederhana: kesediaan untuk mendahulukan empati daripada ego, kemanusiaan daripada citra, dan keselamatan warga daripada ketenangan narasi.

Bencana selalu datang tanpa kompromi. Ia menyingkap siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang kita klaim di atas kertas kebijakan.

Apakah pernyataan Kepala BNPB dan Menteri Dalam Negeri adalah anomali atau representasi, waktu akan menjawab.

Namun dalam bencana, waktu bukan sekadar variabel analisis. Ia adalah batas antara pelajaran yang dipelajari dan kesalahan yang diulang. Dan sejarah - seperti biasa - akan mencatatnya dengan dingin, tanpa perlu klarifikasi tambahan.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.