Dari Pertemuan FKUB: Perempuan di Garda Terdepan Pemulihan Pasca-Bencana Aceh

Dalam kondisi ini, perempuan kembali mengambil peran penting mendampingi anak belajar seadanya di rumah atau di pengungsian, meskipun dengan sarana yang sangat terbatas.

Situasi ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana masih berfokus pada aspek fisik semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan berbasis gender dan keberlanjutan kehidupan sosial.

Pernyataan Sikap Perempuan

Pemulihan pasca-banjir 2025 sangat berat. Para perempuan dari lintas organisasi menyatakan sikap mendesak agar Presiden RI menetapkan bencana banjir Aceh, Sumut dan Sumbar sebagai bencana nasional sehingga ditangani secara terpadu pada lintas kementerian.

Alasan yang dikemukakan adalah pemulihan pasca banjir harus dilakukan secara massif, bukan sebatas korban membantu korban. Tetapi harus dibuka keran peneriman bantuan dari seluruh dunia.

Baca juga: Kisah Pilu Korban Bencana Aceh Tamiang, Ibu Terpaksa Beri Minum Bayinya dengan Air Banjir

“Selama ini, terkesan korban membantu korban. Hampir semua kita di Aceh adalah korban bencana banjir,” ujar Nana dari Kontras Aceh.
 
Selain itu, tokoh agama juga perlu menyampaikan pesan dalam khutbah dan ceramah tentang bahaya dan dosa aksi perusakan lingkungan.

Ketua panitia yang juga pengurus FKUB Aceh, Cut Intan Arifah SE, menyatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan perempuan lintas agama guna menampung aspirasi mereka terkait bencana dan bentuk penanganannya.

Panitia, lanjut Cut Intan, akan meneruskan aspirasi kaum perempuan ini kepada pengambil kebijakan, baik di daerah maupun di pusat.(*)