Dari Pertemuan FKUB: Perempuan di Garda Terdepan Pemulihan Pasca-Bencana Aceh

“Bencana tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga merusak ketenangan jiwa,” ungkap salah satu peserta.

Sayangnya, layanan pemulihan psikososial masih sangat terbatas, terutama bagi perempuan di daerah-daerah yang jauh dari pusat perhatian pemerintah.

Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi korban berlapis: kehilangan tempat tinggal, kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, sekaligus minimnya ruang aman untuk mengekspresikan trauma yang mereka alami.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perspektif gender masih belum sepenuhnya hadir dalam sistem penanganan bencana yang ada.

Bukan Bencana Nasional, Tapi Dampaknya Nasional

Sekretaris FKUB Aceh, Hasan Basri M Nur PhD, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap lambatnya penanganan banjir di Aceh. 

Hingga kini, bencana banjir tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga dukungan dan perhatian yang diberikan dinilai masih sangat terbatas.

“Kita tetap harus menyuarakan ini, walaupun mungkin tidak didengar. Setidaknya kita sudah menyampaikan,” tegas Hasan.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan penanganan tsunami Aceh 2004, yang relatif cepat karena statusnya sebagai bencana nasional, dan hanya butuh empat tahun penanganannya.

Baca juga: Sekda Aceh Lepas 3.000 Relawan, DPMG Aceh Terjun Bantu Pemulihan Pascabanjir di Aceh Tamiang

“Kalau tsunami saja yang telibat berbagai lembaga nasional dan internasional membutuhkan waktu lama untuk pulih, apalagi banjir yang sekarang ini. 

Tanpa dukungan nasional, bisa jadi beberapa tahun ke depan kita masih bergulat dengan dampaknya,” tambahnya.

Banyak aspek kehidupan perempuan yang belum tersentuh dalam penanganan bencana saat ini. 

Mulai dari keterbatasan air bersih, minimnya fasilitas sanitasi, hingga kebutuhan dasar perempuan yang sering kali luput dari distribusi bantuan.

Realitas Lapangan: Bertahan dalam Keterbatasan

Realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Di beberapa wilayah terdampak, perempuan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk bersuci. 

Fasilitas sanitasi tidak memadai, sementara kebutuhan spesifik perempuan sering kali tidak menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, banyak keluarga yang kehilangan akses terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah rusak atau tidak dapat digunakan, sehingga anak-anak terpaksa berhenti belajar sementara.