Kepemimpinan Bencana, Variabel Dasco, dan Pragmatisme Aceh

Yang hilang bukan niat, melainkan kepemimpinan yang menyatukan.

Pembentukan Satgas Jembatan dan Satgas Kuala kemudian menjadi upaya untuk memberi fokus. 

Kerja menjadi lebih teknis dan lebih terukur. 

Namun tetap saja, langkah ini belum mampu menjawab pertanyaan besar: ke mana semua ini diarahkan, kapan fase darurat berakhir, dan bagaimana Aceh bergerak menuju pemulihan jangka panjang? 

Tanpa peta jalan yang jelas, kerja keras berisiko habis di fase darurat, sementara pemulihan struktural tertunda.

Baca juga: Menkes Ngeluh Tiket Pesawat ke Aceh Mahal, Emang Berapa Harganya? Benarkah Murah Lewat Malaysia?

Dari Tito, Dasco, Hingga Purbaya

Ketika Presiden akhirnya membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada akhir Desember 2025, harapan publik kembali muncul. 

Namun pada tahap awal, satgas ini masih terlihat sebagai kerangka administratif. 

Struktur ada, mandat ada, tetapi arah operasional dan target kebijakan belum sepenuhnya menggigit. 

Ia belum menjadi mesin yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya negara secara serempak.

Titik perubahan yang sesungguhnya terjadi pada 30 Desember 2025. 

Rapat pertama Satgas DPR digelar langsung di Aceh, dihadiri oleh Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Purbaya. 

Di sinilah dinamika berubah. 

Masuknya Dasco tidak disertai retorika berlebihan. 

Tidak ada pidato heroik. 

Namun atmosfernya berbeda.