Kepemimpinan Bencana, Variabel Dasco, dan Pragmatisme Aceh

Dalam fase transisi ini, harapan terbesar terhadap Dasco adalah kemampuannya membantu negara mengakhiri fase darurat dengan baik. 

Keluar dari fase darurat bukan sekadar soal pencabutan status, tetapi tentang terpenuhinya prasyarat dasar: logistik stabil, layanan publik berjalan, akses wilayah pulih, dan pemerintah daerah kembali mampu bekerja tanpa ketergantungan penuh pada mekanisme darurat.

Harus diakui, hingga saat ini fase rehabilitasi dan rekonstruksi belum benar-benar berjalan. 

Ia masih berada pada tahap persiapan, perencanaan, dan penyelarasan aktor. 

Dan justru di fase inilah risiko terbesar muncul. 

Tanpa kepemimpinan yang konsisten, fase Rehab-Rekon berpotensi terjebak dalam birokrasi panjang dan kelelahan institusional.

Ketika fase ini benar-benar dimulai, tantangannya akan jauh lebih kompleks daripada fase darurat. 

Pemulihan infrastruktur kritis hanyalah fondasi awal. 

Tantangan yang lebih berat terletak pada perumahan dan pemukiman. 

Ribuan keluarga membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak, aman dari risiko bencana lanjutan, dan terhubung dengan mata pencaharian mereka. 

Kesalahan desain di sektor ini akan berdampak jangka panjang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sosial dan psikologis.

Di saat yang sama, penguatan ekonomi lokal harus menjadi agenda utama, bukan pelengkap. 

Nelayan, petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM adalah tulang punggung Aceh. 

Bantuan modal, pemulihan sarana produksi, pasar sementara, serta kepastian distribusi hasil usaha harus dirancang sejak awal. 

Pemulihan ekonomi tidak bisa menunggu infrastruktur sempurna. 

Ia harus berjalan paralel.

Baca juga: Dasco Sambungkan Telepon Prabowo–Menkeu, Dana TKD Aceh Dipastikan Tak Dipotong

Peran Dasco Menjadi Variabel Penting

Dalam keseluruhan proses ini, peran Dasco tetap menjadi variabel penting. 

Ia menjaga agar Satgas pemerintah pusat dan Satgas DPR tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Ia memastikan bahwa politik anggaran berpihak pada kebutuhan lapangan. 

Tanpa figur sentral semacam ini, risiko klasik akan kembali muncul: tumpang tindih program, keterlambatan anggaran, dan fragmentasi kebijakan.

Fenomena Aceh menunjukkan satu hal penting: politik tidak selalu menjadi masalah dalam kepemimpinan bencana. 

Dalam kondisi tertentu, politik justru menjadi alat percepatan. 

DPR, yang biasanya berperan sebagai pengawas, dalam konteks ini tampil sebagai pengungkit. 

Aceh pun menerima perlakuan de facto sebagai bencana nasional, meski tanpa label formal.

Namun satu pertanyaan tetap relevan dan tidak bisa dihindari. 

Apakah peran Dasco ini hanya kebetulan pada fase awal, atau akan konsisten hingga tahapan akhir pemulihan Aceh benar-benar tuntas? Pemulihan adalah maraton, bukan sprint. 

Ia akan memakan waktu bertahun-tahun dan menuntut konsistensi lintas isu dan lintas momentum politik.

Di sinilah pragmatisme Aceh kembali menjadi penentu. 

Aceh tidak dan tidak perlu terlibat dalam gosip atau spekulasi konflik internal kekuasaan. 

Yang penting Aceh pulih. 

Siapa pun yang mampu menuntaskan pekerjaan itu layak dihargai.

Aceh memberi pelajaran yang sederhana namun tajam: dalam bencana, hasil mengalahkan retorika, kecepatan mengalahkan birokrasi, dan pragmatisme mengalahkan formalitas. 

Kepemimpinan bencana bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang mampu memastikan penderitaan rakyat tidak berlarut-larut.

Di titik inilah variabel Dasco benar-benar diuji. 

Bukan oleh pidato, bukan oleh jabatan, tetapi oleh waktu dan konsistensi hingga pemulihan Aceh benar-benar selesai.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar USK Banda Aceh, Mantan Anggota Dewan Pengarah BRR Aceh Nias 2004, dan juga Mantan Anggota Multi Donor Fund - EU, the US, World Bank, Jepang, Australia, dan Kanada untuk pembangunan Aceh Nias Pasca Tsunami.

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.