Ramadhan dan Realitas program MBG 

Anak-anak tetap menerima makanan dari program tersebut, tetapi cara mereka mengonsumsinya sudah berubah. Ada yang membawanya pulang, ada yang menyimpannya hingga sore, bahkan ada yang tidak memakannya sama sekali. 

Salah satu teman saya lainnya bahkan sempat bercanda di Instagram Story-nya. Ia memperlihatkan beberapa roti yang dibawa pulang anaknya dari sekolah, lalu menulis dengan nada humor bahwa jika roti-roti itu terus dikumpulkan setiap hari, mungkin tidak lama lagi sudah cukup untuk membuka toko roti kecil.  

Kalimat itu memang disampaikan dengan tawa. Namun candaan itu sebenarnya menyimpan ironi yang cukup tajam. 

Program negara berjalan, makanan tetap dibagikan, seolah semuanya berlangsung sesuai rencana. Tetapi realitas di lapangan sering berkata lain. Kebijakan  terlihat terlalu memaksakan situasi agar tetap berjalan di meja birokrasi, namun kehidupan masyarakat jarang bergerak mengikuti garis lurus yang digambar oleh para perumus kebijakan.

Ketika Kebijakan Tidak Membaca Realitas Sosial

Dalam kajian sosiologi kebijakan publik, ada satu prinsip sederhana yang sering diingatkan para peneliti: kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman terhadap kehidupan sosial masyarakatnya.

Artinya, kebijakan tidak bisa diperlakukan seperti rumus yang berlaku sama di semua tempat dan semua waktu. Masyarakat memiliki dinamika, tradisi, serta ritme sosial yang berbeda-beda. 

Di Aceh, misalnya, Ramadhan bukan hanya ritual keagamaan. Ia juga menjadi peristiwa sosial yang kuat. Tradisi meugang, kebiasaan berbuka bersama, hingga aktivitas berbagi makanan di meunasah adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung lama.

Dalam konteks seperti ini, makan siang di sekolah bukan lagi menjadi bagian utama dari rutinitas anak-anak selama bulan puasa. 

Banyak siswa yang memilih berpuasa sehingga makanan yang dibagikan tidak selalu dikonsumsi pada waktunya.

Jika tujuan utama program MBG adalah memperbaiki gizi anak, situasi ini tentu memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya. Apakah tujuan program tetap tercapai ketika waktu konsumsi tidak lagi sesuai dengan kebiasaan masyarakat?

Program MBG juga menarik perhatian karena skala anggarannya yang sangat besar. Pemerintah menyiapkan dana dalam jumlah yang sangat besar sebagai bagian dari investasi pada kualitas sumber daya manusia. Secara teori, langkah ini memang masuk akal.

Banyak penelitian internasional menunjukkan bahwa intervensi gizi pada anak usia sekolah dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Namun besarnya anggaran tentu juga membawa konsekuensi yang tidak kecil. Publik berhak berharap bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ketika muncul kasus keracunan makanan di beberapa sekolah, wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan kesiapan system pelaksanaan program tersebut.

Bukan berarti programnya harus dihentikan, tetapi ada kebutuhan untuk mengevaluasi mekanisme distribusi, pengawasan kualitas makanan, serta kesiapan rantai penyediaannya.