JKA, Rakyat Kecil dan Mereka yang Berobat ke Malaysia

Oleh: Iskandarsyah bin Syarifuddin*)

Dinamika seputar penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui Pergub Nomor 2 Tahun 2026 belakangan ini kian riuh. 

Banyak narasi yang sengaja digiring untuk menyerang sosok Sekda secara personal, bahkan mencoba membenturkannya dengan marwah Partai Aceh selaku pengusung utama Pemerintah Aceh. 

Sebagai orang yang berdiri di luar lingkaran kekuasaan, saya melihat ada satu fakta yang sengaja dikaburkan yakni logika keadilan dalam distribusi subsidi daerah.

Baca juga: Mulai 1 Mei JKA Tak Lagi Gratis bagi Kelompok Ini, Apakah Anda Termasuk? Cek Statusnya di Link Ini

Logika Iuran dan Fenomena "Sultan" ke Malaysia

Mari kita bicara jujur. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok masyarakat kita yang mapan secara ekonomi—para pengusaha besar dan kalangan menengah ke atas—jika sakit, pilihan utamanya sering kali terbang ke Kuala Lumpur atau Penang dengan biaya sendiri.

Namun, poin kritis yang jarang diedukasi ke publik adalah Selama ini, iuran BPJS mereka tetap disetor oleh Pemerintah Aceh melalui dana JKA setiap bulannya.

Baca juga: Mulai Mei 2026, 500 Ribu Warga Tak Lagi Ditanggung JKA

Bayangkan, miliaran rupiah uang rakyat Aceh "terbuang" hanya untuk membayari iuran bulanan mereka yang sebenarnya sangat mampu secara mandiri dan bahkan hampir tidak pernah menyentuh fasilitas BPJS di daerah. 

Secara etika, adilkah jika keringat rakyat kecil dan anggaran daerah digunakan untuk menyubsidi iuran "para sultan" ini?

Melalui kebijakan baru ini, Mualem selaku pimpinan Pemerintah Aceh sebenarnya tidak sedang memangkas hak rakyat, melainkan sedang melakukan revolusi subsidi.

Baca juga: Profil Mujiburrahman: Langkah Sunyi di Balik Transformasi UIN Ar-Raniry

Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah uang Aceh benar-benar kembali ke rakyat jelata yang jangan kan mau ke Malaysia untuk ongkos ke RSUD saja sulit, bukan untuk membayari iuran rutin mereka yang gaya hidupnya sudah sejahtera.

Inilah keberanian Mualem dengan menjamin si dhuafa tetap sehat, dan meminta sikaya untuk mulai mandiri secara terhormat.

Sekda dan Realita Badai Anggaran

Menyalahkan Sekda atas kebijakan ini adalah langkah yang tidak berdasar dan terkesan mencari kambing hitam semata. 

Kita harus mengedukasi publik dengan fakta bahwa Dana Otsus Aceh kini telah turun drastis dari 2 persen menjadi hanya 1 % . 

Ditambah lagi, APBA saat ini sedang memikul beban luar biasa untuk pemulihan pascabencana yang menguras kas daerah.

Baca juga: Pemerintah Aceh Minta 500 Ribu Peserta JKA Ditanggung APBN

Dalam kondisi "darurat fiskal" ini, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tidak populer demi menyelamatkan daerah dari kebangkrutan. 

Saya melihat Mualem mengambil langkah ini untuk menjaga agar pelayanan kesehatan bagi si miskin dan pasien penyakit berat (katastropik) seperti cuci darah tetap terjaga 100 % . 

Menyerang Sekda atau menyudutkan partai Aceh hanya akan mengaburkan fakta bahwa Pemerintah Aceh sedang berupaya agar daerah tidak kolaps di tengah krisis anggaran.

Harapan untuk Menuju Aceh yang Stabil

Edukasi yang jujur adalah kunci. Rakyat perlu tahu bahwa JKA tetap ada untuk mereka yang membutuhkan. 
Saya juga melihat, kebijakan ini bukanlah harga mati selamanya. 

Jika kelak kondisi ekonomi Aceh sudah kembali stabil, pemulihan bencana tuntas, dan perjuangan Mualem di pusat agar Dana Otsus kembali utuh tanpa potongan membuahkan hasil, maka pintu untuk mengembalikan JKA secara menyeluruh pasti akan terbuka lebar. 

Baca juga: Wagub Aceh Minta Bupati Percepat Data Huntap

Pemerintah Aceh tentu tidak akan tinggal diam jika anggaran daerah sudah kembali melimpah.

Mari kita berhenti menjadikan kesehatan sebagai alat untuk memecah belah atau menjatuhkan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Mualem. 

Mualem selaku Pemerintah Aceh sedang menjalankan politik yang jujur dan berkeadilan. 

Mari kita dukung langkah berani ini agar subsidi daerah benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak, bukan terbuang sia-sia untuk membayari iuran mereka yang sedang mengantre tiket ke Malaysia.

*) PENULIS adalah Pekerja Aceh di Kuching Sarawak

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI