Rumah Sakit Iskandar Muda: Warisan Medis Belanda yang Lestari di Kutaraja

RS ini juga menjadi saksi bisu atas lahirnya seorang putra Aceh, Nja’ Ali sebagai ahli bedah (Baca: Kisah Nja’ Ali, Jago Bedah Lintas Zaman, ‘Kupi Beungoh’, edisi 19/01/25).

Satu dekade terakhir sebelum Jepang menduduki Aceh (1942), RS ini memiliki seorang dokter umum dan sebelas dokter spesialis berkebangsaan Belanda.

Dokter spesialis yang ada saat itu antara lain: spesialis bedah, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit dalam, mata, telinga hidung dan tenggorokan (THT), dan penyakit kulit dan kelamin.

Selain itu ada juga lima dokter umum dari kalangan pribumi, yaitu: Mohammad Majoedin, I Made Bagiastra, Soedono, Lie Sek Hong, dan Ratumbuysang.

RS yang pimpinannya berpangkat Mayor ini menjadi rujukan utama bagi RS-RS kecil dan 80 klinik kesehatan yang ada di seantero Aceh. Tiga belas klinik diantaranya ada di Aceh Besar.

Baca juga: Usia 18 Tahun, Bawaslu Mengawasi

Kehadiran RS ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan medis militer Belanda.

Tapi juga untuk menarik simpati rakyat Aceh guna menjaga stabilitas kolonial ditengah perang Aceh yang membara. 

RS yang juga dikenal dengan sebutan RS Pante Pirak (karena letaknya di pinggir Krueng Aceh dan berdekatan dengan jembatan Pante Pirak) ini menjadi simbol kemegahan medis kolonial di wilayah Sumatera.

Dua tahun menjelang pendudukan Jepang, pimpinan RS mulai dipercayakan kepada dokter pribumi.

Mohammad Majoedin diangkat sebagai kepala RS, sekaligus diberi mandat sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Rakyat Daerah Aceh. Ia adalah dokter pribumi pertama yang ditugaskan sebagai dokter sipil di RS militer ini sejak 1936.

Di zaman pendudukan Jepang (1942-1945), operasional RS mengikuti aturan Jepang.

Kepala RS masih dipercayakan kepada Majoedin. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Majoedin merangkap dua jabatan sekaligus. Kepala RS umum dan kepala RS militer. 

Ditambah dengan Kepala Jawatan Kesehatan Keresidenan Aceh (sekarang Dinas Kesehatan Provinsi Aceh).

Semua jabatannya ini berakhir 1950 setelah ia berpindah tempat tugas ke luar Aceh (Baca: Mengenal Mohammad Majoedin, Dokter Pribumi di Aceh Era Kolonial, ‘Kupi Beungoh’, edisi 23/10/2025).

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, Aceh mendapat tambahan beberapa dokter. Diantaranya: Teuku Karimudin, Indra Utama, dan Soemarto.