Penjajahan Akademik Berbaju Saintifik  

Angka ini perlu dibuka terang, bukan untuk mengadu PTS dan PTN, tetapi untuk memastikan bahwa distribusi hibah benar-benar mencerminkan mutu, kebutuhan, pemerataan, dan keadilan akademik.

Tahun 2026, USK disebut memperoleh 46 hibah lanjutan, 56 hibah penelitian baru, dan 34 PKM baru, atau total 136 hibah dari lebih kurang 700 proposal. Namun, sosial-humaniora hanya memperoleh 3 hibah, termasuk hibah lanjutan, atau sekitar 2,21 persen saja.

Ini bukan sekadar angka; ini luka akademik. Ilmu yang membaca manusia masih diletakkan di pinggir meja pembangunan. Jika benar, ini memberi kesan bahwa negara sedang membaca masa depan dengan mata terlalu teknokratis: seolah korupsi bisa disembuhkan dengan sensor, kemiskinan dihapus dengan dashboard, birokrasi dibersihkan dengan aplikasi, dan moral publik dipulihkan dengan perangkat lunak.

Tahun ini, luka itu makin dalam ketika pengumuman hibah dilakukan melalui akun BIMA masing-masing dosen. Dosen hanya tahu nasib proposalnya sendiri, tetapi sulit membaca gambaran besar: siapa yang lolos, bidang apa yang dominan, kampus mana yang banyak mendapat, dan mengapa begitu banyak proposal berguguran.

Lebih mengiris lagi, evaluasi proposal terasa terlalu berat pada aspek administratif, bukan substansi ilmiah. Banyak proposal belum sempat dinilai dari kekuatan ide, kebaruan, metodologi, kontribusi, atau dampak sosialnya, karena lebih dulu tumbang di meja administrasi.

Bahkan perkara jumlah kata kunci bisa menjadi sebab gugurnya proposal. Ini bukan seleksi akademik. Ini birokrasi yang memakai toga.

Ketimpangan itu juga muncul dalam kaderisasi akademik. Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) terasa sangat dominan pada bidang sains dan teknologi, sementara ruang sosial-humaniora hampir tidak terlihat.

Namun ketika dosen naik pangkat, tuntutan Scopus, kuartil jurnal, SJR, dan indikator kinerja sering diperlakukan sama antara soshum dan saintek.

Bidangnya berbeda, ekosistem jurnalnya berbeda, peluang pendanaannya berbeda, tetapi garis finisnya dibuat seolah-olah sama. Ini seperti mengadu petinju dan perenang di kolam renang, lalu menyalahkan petinju karena kalah berenang.

Jalan Tol Pengetahuan

Setelah penelitian selesai, penderitaan belum tentu selesai. Banyak jurnal bereputasi mengenakan APC yang nilainya bisa setara beberapa bulan gaji dosen Indonesia.

Bagi penerbit global, angka itu mungkin biasa. Bagi banyak dosen Indonesia, itu bisa berarti tabungan keluarga, biaya anak sekolah, cicilan rumah, atau kebutuhan hidup berbulan-bulan.
Di sinilah penjajahan akademik menjadi berlapis.

Tekanan tidak hanya datang dari jurnal dan penerbit global melalui APC serta indeks internasional, tetapi juga dari kebijakan pemerintah dan kampus yang menjadikan publikasi sebagai ukuran prestasi tanpa selalu menyediakan dukungan yang adil.

Negara dan kampus ingin peringkat naik, akreditasi membaik, dan angka publikasi bertambah, tetapi sering menjadikan dosen dan mahasiswa sebagai bahan bakarnya.

Banyak penerbit memberi diskon APC hingga 50 persen bagi negara berpendapatan menengah ke bawah. Namun, Indonesia sering tidak mendapatkannya karena secara statistik masuk kelompok menengah ke atas.

Di atas kertas, Indonesia terlihat mampu; di ruang hidup dosen, kenyataannya sering berbeda. Banyak dosen bergaji pas-pasan, bahkan sebagian membiayai studi S3 sendiri.