Penjajahan Akademik Berbaju Saintifik  

Oleh: M. Shabri Abd. Majid*

Dulu, penjajahan datang dengan kapal, meriam, dan serdadu. Hari ini, ia datang lewat invoice, APC (Article Processing Charge), indeks Scopus, WoS, kuartil jurnal, sistem submission, dan email manis tentang “publikasi internasional bereputasi”.

Dulu yang dirampas adalah rempah, tanah, dan tenaga. Kini yang dikuras adalah kecemasan intelektual, keringat peneliti, dan kadang setengah tahun gaji dosen Indonesia.

Dunia akademik tampak seperti rumah suci pencarian kebenaran. Di depannya tertulis peer review, open access, impact factor, dan scientific excellence.

Tetapi di balik pintunya, ilmu pelan-pelan berubah menjadi pasar mahal yang menjual pengakuan. Yang ingin menyumbang pengetahuan justru sering dipaksa membayar paling berat.

Bayangkan dosen Indonesia: gaji pas-pasan, beban mengajar menumpuk, administrasi tak habis-habis, dana riset sulit setengah mati. Namun ia terus didorong meneliti, menulis, mengejar Scopus, memenuhi BKD, IKU, akreditasi, dan reputasi kampus.

Negara menyuruh dosen banyak meneliti, tetapi bensinnya sering tidak diberi. Ini seperti menyuruh mobil mendaki gunung sambil berteriak, “Kencang sedikit!” Padahal tangkinya kosong. 

Maka pertanyaannya sederhana: ini ekosistem ilmu, atau pasar tiket menuju pengakuan? Negara sungguh ingin riset tumbuh, atau hanya ingin angka publikasi naik?

Baca juga: Tragis! Mantan Polisi Divonis Penjara Seumur Hidup, Terbukti Bakar dan Bunuh Pacarnya

Sosial-Humaniora Diinjak

Ketika dana riset tersedia, pembagiannya sering berat sebelah. Hibah lebih banyak diarahkan kepada sains, teknologi, rekayasa, dan produk yang tampak kasat mata: alat, aplikasi, mesin, prototipe, paten, dan inovasi teknis.

Sementara sosial-humaniora kerap dianggap pinggiran, kurang produktif, dan tidak secepat teknologi dalam memamerkan output.

Padahal penyakit terbesar bangsa ini tidak selalu lahir dari kurangnya alat. Banyak luka bangsa berakar pada rapuhnya moral, buruknya tata kelola, lemahnya etika publik, korupsi yang mengakar, birokrasi yang amoral, hukum yang tajam ke bawah, dan masyarakat yang kehilangan arah nilai. Semua itu tidak bisa dibedah hanya dengan laboratorium teknik. Penyakit sosial membutuhkan ilmu sosial.

Sosial-humaniora sudah jatuh, ditimpa tangga, lalu disalahkan karena tidak mampu berdiri secepat bidang yang diberi eskalator. Dana hibahnya sulit. Ruang pengakuannya sempit.

 Jurnal Scopus bidang sosial-humaniora terbatas, dan menembusnya pun jauh lebih susah. Bidang ini diminta menjelaskan korupsi, kemiskinan, ketimpangan, konflik, birokrasi, pendidikan, moral publik, dan perilaku manusia; bahkan mengukur yang tak kasat mata: kepercayaan, nilai, etika, ketakutan, luka sosial, dan harapan.

Tetapi ia diberi anggaran sisa, dicurigai kurang produktif, lalu dipaksa bertarung di arena publikasi yang pintunya lebih sedikit dan biayanya lebih tinggi.

Lebih menyayat lagi, berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan akademik mengenai skema hibah Kementerian Saintek 2026, sekitar 55 persen dana disebut mengalir ke PTS, sementara sekitar 25 persen ke PTN.

Angka ini perlu dibuka terang, bukan untuk mengadu PTS dan PTN, tetapi untuk memastikan bahwa distribusi hibah benar-benar mencerminkan mutu, kebutuhan, pemerataan, dan keadilan akademik.

Tahun 2026, USK disebut memperoleh 46 hibah lanjutan, 56 hibah penelitian baru, dan 34 PKM baru, atau total 136 hibah dari lebih kurang 700 proposal. Namun, sosial-humaniora hanya memperoleh 3 hibah, termasuk hibah lanjutan, atau sekitar 2,21 persen saja.

Ini bukan sekadar angka; ini luka akademik. Ilmu yang membaca manusia masih diletakkan di pinggir meja pembangunan. Jika benar, ini memberi kesan bahwa negara sedang membaca masa depan dengan mata terlalu teknokratis: seolah korupsi bisa disembuhkan dengan sensor, kemiskinan dihapus dengan dashboard, birokrasi dibersihkan dengan aplikasi, dan moral publik dipulihkan dengan perangkat lunak.

Tahun ini, luka itu makin dalam ketika pengumuman hibah dilakukan melalui akun BIMA masing-masing dosen. Dosen hanya tahu nasib proposalnya sendiri, tetapi sulit membaca gambaran besar: siapa yang lolos, bidang apa yang dominan, kampus mana yang banyak mendapat, dan mengapa begitu banyak proposal berguguran.

Lebih mengiris lagi, evaluasi proposal terasa terlalu berat pada aspek administratif, bukan substansi ilmiah. Banyak proposal belum sempat dinilai dari kekuatan ide, kebaruan, metodologi, kontribusi, atau dampak sosialnya, karena lebih dulu tumbang di meja administrasi.

Bahkan perkara jumlah kata kunci bisa menjadi sebab gugurnya proposal. Ini bukan seleksi akademik. Ini birokrasi yang memakai toga.

Ketimpangan itu juga muncul dalam kaderisasi akademik. Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) terasa sangat dominan pada bidang sains dan teknologi, sementara ruang sosial-humaniora hampir tidak terlihat.

Namun ketika dosen naik pangkat, tuntutan Scopus, kuartil jurnal, SJR, dan indikator kinerja sering diperlakukan sama antara soshum dan saintek.

Bidangnya berbeda, ekosistem jurnalnya berbeda, peluang pendanaannya berbeda, tetapi garis finisnya dibuat seolah-olah sama. Ini seperti mengadu petinju dan perenang di kolam renang, lalu menyalahkan petinju karena kalah berenang.

Jalan Tol Pengetahuan

Setelah penelitian selesai, penderitaan belum tentu selesai. Banyak jurnal bereputasi mengenakan APC yang nilainya bisa setara beberapa bulan gaji dosen Indonesia.

Bagi penerbit global, angka itu mungkin biasa. Bagi banyak dosen Indonesia, itu bisa berarti tabungan keluarga, biaya anak sekolah, cicilan rumah, atau kebutuhan hidup berbulan-bulan.
Di sinilah penjajahan akademik menjadi berlapis.

Tekanan tidak hanya datang dari jurnal dan penerbit global melalui APC serta indeks internasional, tetapi juga dari kebijakan pemerintah dan kampus yang menjadikan publikasi sebagai ukuran prestasi tanpa selalu menyediakan dukungan yang adil.

Negara dan kampus ingin peringkat naik, akreditasi membaik, dan angka publikasi bertambah, tetapi sering menjadikan dosen dan mahasiswa sebagai bahan bakarnya.

Banyak penerbit memberi diskon APC hingga 50 persen bagi negara berpendapatan menengah ke bawah. Namun, Indonesia sering tidak mendapatkannya karena secara statistik masuk kelompok menengah ke atas.

Di atas kertas, Indonesia terlihat mampu; di ruang hidup dosen, kenyataannya sering berbeda. Banyak dosen bergaji pas-pasan, bahkan sebagian membiayai studi S3 sendiri.

Maka S3 kerap diplesetkan secara getir: “stres, stres, senyum” bila lulus; “stres, stres, sinting” bila kandas.

Di banyak kampus, kelulusan doktoral mensyaratkan publikasi di jurnal Scopus. Setelah kantong terkuras untuk studi, mereka masih berhadapan dengan biaya publikasi puluhan juta rupiah.

Inilah ironi open access: artikel terbuka bagi pembaca, tetapi pintu publikasi tetap mahal bagi penulis yang miskin dukungan. Di dalam negeri pun, sebagian jurnal lokal terindeks Scopus memasang tarif di atas sepuluh juta rupiah.

Jurnal Sinta 2 juga tidak sedikit yang meminta biaya di atas dua juta rupiah. Publikasi yang seharusnya menjadi ruang penyebaran ilmu berubah menjadi loket pembayaran.

Memang, tidak semua jurnal Scopus berbayar. Banyak yang masih gratis. Tetapi jalannya panjang, seleksinya ketat, revisinya berlapis, dan tembusnya tidak mudah. Di situlah lukanya: yang gratis sering lama, yang cepat sering mahal, dan yang palsu selalu mengintai mereka yang terdesak.

Akademik akhirnya berubah menjadi jalan tol pengetahuan: gagasan boleh melaju, asal dompet sanggup membayar.

Lebih celaka lagi, mahal belum tentu bermartabat. Banyak peneliti sudah membayar mahal, ternyata masuk perangkap jurnal predator, jurnal discontinued, fake indexing, atau broker publikasi.

Yang hilang bukan hanya uang dan waktu, tetapi juga masa depan artikel. Para broker paham betul luka itu. Mereka datang membawa kata-kata manis: Q1, SSCI, fast publication, guaranteed acceptance, associated journals. Yang mereka jual bukan jurnal. Mereka menjual kepanikan.

Kembalikan Martabat Ilmu

Kritik ini tidak boleh hanya diarahkan ke jurnal global. Negara dan institusi juga harus berkaca. Jangan menyuruh dosen meneliti kalau bensinnya tidak diberi.

Jangan menuntut publikasi internasional kalau dana riset diperlakukan seperti belas kasihan. Jangan menjadikan Scopus sebagai berhala, lalu membiarkan dosen membayar sendiri ongkos ibadahnya.

Negara tidak bisa memanen riset dari ladang yang dibiarkan kering. Jika kampus ingin reputasi, lindungi penelitinya.

Jika institusi ingin artikel internasional, sediakan dana publikasi yang adil. Jika bangsa ingin maju, jangan pisahkan teknologi dari moral, sains dari etika, inovasi dari kemanusiaan.

Bangsa yang membiayai mesin tetapi mengabaikan manusia hanya akan melahirkan teknologi cepat dengan nurani yang lambat.

Kita butuh sistem yang lebih waras. Distribusi hibah harus transparan. Evaluasi proposal harus menempatkan substansi di atas kosmetik administratif. Sosial-humaniora tidak boleh terus diperlakukan sebagai anak tiri akademik: disuruh menjelaskan kerusakan bangsa, tetapi tidak diberi ruang dan dana yang layak untuk bekerja.

Ilmu pengetahuan tidak boleh menjadi barang mewah. Publikasi tidak boleh menjadi alat pemerasan halus. Peneliti dari pinggiran tidak sedang meminta belas kasihan.

Mereka menuntut keadilan pengetahuan. Jika akademik ingin tetap bermartabat, ia harus kembali menjadi rumah kebenaran, bukan pasar tiket menuju pengakuan. Suara dari pinggiran tidak boleh terus dipaksa menjual separuh hidupnya hanya agar dunia mau mendengar.

*Penulis adalah Guru Besar Ekonomi Islam Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh. E-mail: mshabri@usk.ac.id